Majalah Versi

Sebuah bangsa bagi Bung Karno adalah sebuah kesatuan yang kompak dalam keluarga.Kita semua adalah "leden van de familie", anggota keluarga. (Goenawan Mohamad)
 

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tanggal 24 Agustus 2011 ini genap berusia 49 tahun. Ada tekad dari Direktur Utama LPP TVRI, Imas Sunarya, untuk menjadikan lembaga penyiaran yang dipimpinnya sebagai rumah bangsa. Rumah bagi masyarakat Indonesia yang multidimensi: etnisitas, kultural, bahasa, agama, apalagi strata sosial-ekonomi. Imas menyampaikan hal itu ketika bersama penulis dan Prof. DR. Andi Alimuddin Unde tampil dalam sebuah acara dialog di LPP TVRI Makassar, bulan Juni 2011 lalu.

Imas tampaknya menyadari, sebagai lembaga penyiaran yang menyandang nama negara, sudah seharusnya jika TVRI diabdikan bagi kepentingan negara. TVRI mesti menjadi perekat sosial bagi lebih dari 237 juta penduduk Indonesia. Tugas TVRI secara jelas tergambarkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Stasiun TV tertua di tanah air ini, kini memiliki 27 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Bahkan bisa disaksikan di beberapa negara, seperti Australia, Papua Nugini, Jepang, Macau, Korea dan Arab Saudi. Maka, dapat dikatakan, TVRI juga mengemban misi diplomasi udara. Karena mozaik ragam budaya bangsa dan tampilan citra Indonesia diharapkan akan tergambarkan di layar kaca TVRI.

 
Jatuhnya Bung Karno diganti Pak Harto, menempatkan TVRI sebagai corong dan alat propaganda Orde Baru

Dinamika Kelembagaan
Sebenarnya, secara teknis, TVRI bersiaran pertama kali saat peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1962, dengan kualitas gambar yang belum memuaskan. Maklum, awal siaran ketika itu hanya menggunakan pemancar 100 watt yang lebih dikenal dengan nama Saluran 5. Begitu Asian Games IV yang digelar di Jakarta dibuka, TVRI pun secara resmi mengudara. Memang, pendirian TVRI dimaksudkan untuk bisa menyiarkan pesta olahraga bangsa-bangsa se-Asia tersebut.

Ketika itu, pemerintah memasukkan pengelolaan medium televisi sebagai bagian dari Komando Urusan Asian Games (KUPAG) yang dipimpin oleh Jenderal TNI D. Suprajogi. Menteri Penerangan, R. Maladi, selanjutnya mengeluarkan SK tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV), tanggal 25 Juli 1961. P2TV terdiri dari orang-orang Radio Republik Indonesia (RRI) dan Pusat Film Nasional (PFN). Mereka inilah yang memiliki andil dalam pendirian TVRI, ditambah dengan sejumlah mahasiswa ITB. Disebutkan pula, terdapat kontribusi University of New South Wales, Australia, yang menyediakan dosen teknik radio televisi bernama Douglas Cole.

Sepanjang kehadirannya, TVRI telah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan. Tercatat dalam sejarah, TVRI pernah berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan dengan status sebagai Direktorat yang bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film (RTF). Setelah itu, berubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Tak lebih dari dua tahun, status TVRI berganti menjadi persero (PT)  di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. Kini, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, posisi TVRI bukan lagi sebagai lembaga penyiaran milik pemerintah tapi bermetamorfosis sebagai LPP. TVRI ditetapkan sebagai LPP berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara.

Dari berbagai pergantian itu tergambarkan pula dinamika politik yang mewarnai perjalanan TVRI. Menurut sineas Garin Nugroho, hubungan televisi, pemerintahan dan gerakan pro atau antidemokratisasi memang amat kuat. Di awal kemunculannya, TVRI pernah merasakan era Demokrasi Terpimpin dengan Bung Karno sebagai tokoh sentralnya. Jatuhnya Bung Karno diganti Pak Harto, menempatkan TVRI sebagai corong dan alat propaganda Orde Baru. Kontrol dan sensor atas siaran-siaran yang dapat menggangu stabilitas negara dan jalannya roda pembangunan diperlakukan secara ketat. Jangan harap mereka yang bersuara kritis dan berseberangan dengan pemerintah bisa tampil di layar TVRI. Proses seleksi, cegah-tangkal, proteksi dan sensor berlebihan terhadap orang-orang dan organisasi atau lembaga yang dianggap berseberangan dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa merupakan praktik yang kerap terjadi.

Boleh dikata, TVRI cenderung menjalankan fungsinya sebagai voice of government (Effendy Gazali, dkk (ed), 2003). Yang terjadi kemudian, berita-berita TVRI penuh acara seremoni yang memperlihatkan para petinggi negara “memukul gong” dan “menggunting pita”. Kita seolah berada di ‘zaman kegelapan informasi’ yang ditandai oleh intervensi pejabat pemerintah bukan hanya terhadap TVRI sebagai media plat merah, bahkan terhadap media massa pada umumnya. Kontrol atas penyiaran televisi mengalami antiklimaks menjelang kejatuhan Suharto dalam revolusi Mei 1998. Saat itu, TV pool diberlakukan pada siaran televisi dengan TVRI sebagai pusat kendali siarannya.

Setelah era reformasi, kooptasi oleh pemerintah terhadap TVRI musykil dapat dilakukan lagi. Walau masih sering terdengar argumentasi di segelintir lingkaran pemerintah untuk mengembalikan TVRI seperti dahulu yang bisa mereka atur-atur tapi rasa-rasanya keinginan ini melawan arus zaman. Romantisme masa lalu yang menjadikan TVRI semata-mata sebagai juru penerang penguasa tentu tidak senapas dengan spirit keterbukaan informasi, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
 
Bunga Rampai Budaya
Di luar itu, TVRI sebenarnya pernah menelorkan program-program edukatif dan inspiratif, baik acara lokal maupun impor. Sebut di antaranya acara adu pintar antarpelajar “Cerdas-Cermat”, dan sinetron era 80-an seperti “Rumah Masa Depan” dan “Aku Cinta Indonesia (ACI)”, atau serial TV “Little House on the Prairie” dengan bintang Michael London. Kini, kita tentu berharap menemukan Indonesia yang utuh sebagai sebuah bangsa di TVRI. Apalagi dalam misinya TVRI optimis mampu menjadi perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis, bahkan terhadap pemerintah sekalipun. Dukungan terhadap TVRI perlu diberikan mengingat lembaga penyiaran ini berkehendak menjadi pusat pembelajaran bangsa agar dapat menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memerhatikan komunitas yang terabaikan dan terpinggirkan, yang suaranya tidak terakomodasi di media swasta mainstream. Sebagai TV publik, sejatinya TVRI, kata Masduki, menjadi ruang keseimbangan lewat kultur demokrasi berbagai suara kritis.

TVRI mestinya menjadi oase bagi mereka yang merindukan tumbuhnya khasanah seni budaya dengan jati diri kelokalan yang kuat. Sebab, menurut Rahman Arge, tayangan budaya merupakan ciri TVRI. Dengan catatan, tidak lagi dilekatkan dalam makna pelestarian budaya lokal untuk mendukung kebudayaan nasional, melainkan pengkreatifan budaya-budaya lokal itu sendiri sekaligus sebagai wajah budaya nasional. Bagi jurnalis-seniman-budayawan ini, kata ‘pelestarian’ berkonotasi ‘pemenjaraan’ serta ‘pemandulan’ budaya-budaya lokal yang di masa Orde Baru secara sistemik dilakukan oleh tangan besi kaum birokrat untuk suatu ‘sentralisasi’ budaya, demi ‘pelestarian’ sistem sentralisme kekuasaan. Maka, katanya, perlu dipahami bahwa kebudayaan nasional kita adalah yang bertebaran di seluruh Nusantara. Tidak ada lagi sosok budaya monolit, tak ada lagi narasi tunggal. Yang ada adalah bunga rampai budaya dalam kesatuan bangsa. Bila itu bisa diwujudkan, niscaya kehadiran TVRI benar-benar akan dirasakan sebagai rumah bangsa. [V]