Majalah Versi

Bagaimana cara masyarakat –secara efektif- menilai pemerintah, bersih atau kotor, sehat atau sakit? Gampang! Perhatikan baik-baik, berapa banyak aturan yang dibuatnya sendiri … yang dilanggarnya! (atau gawatnya, pelanggaran itu dibiarkan menjadi tontonan warga, tanpa ada ketegasan).
Mau contoh? Beberapa gambar di bawah ini semoga mewakili penilaian Anda.

Lihat baik-baik tulisan yang tertutup spanduk ini. Perhatikan tulisan merah PEMKOT MAKASSAR. Anda tahu apa isi lengkapnya tulisan itu? (Diambil 1 Februari 2009)

Sudah tahu? Silakan menggeleng. (Diambil 4 Februari 2009)

Tanpa ada tindakan tegas dari Pemkot, pelanggaran ini terus berlanjut. (Diambil 6 Februari 2009)

.… terus berlanjut dan semakin akut, Pemkot (menjadi) penakut. Tampil pengecut di depan warganya. (Diambil 26 Mei 2009)

Baliho dan spanduk tak nampak lagi, yang muncul justru papan reklame dengan embel info: disewakan. Melanggar? (Entahlah) Meski kata ‘sejenisnya’ dalam aturan tersebut menunjuk pula papan reklame, Pemkot punya banyak cara untuk berkelit dan bersilat lidah. “Ini sudah bukan pelanggaran!” (Diambil 12 Agustus 2009)

Semua foto di atas, diambil di satu lokasi, yakni di Jl. Haji Bau, dekat rumah mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Lokasi ini juga tidak jauh dari rumah jabatan Walikota Makassar. Jalan Haji Bau adalah daerah lintasan walikota jika pulang ke rumah dinasnya, di Jalan Penghibur.
Masih tentang spanduk dan umbul-umbul, coba simak foto ini:

Yang melarang pemerintah, yang mengizinkan juga pemerintah. Polisi? “Loh, ini bukan tugas kami!” (Lokasi: Jl Jend. Sudirman – Ujung Jl. Kartini, depan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. 18 April 2009)

Demi retribusi. Demi komisi. Demi si … (Lokasi: Jl. Riburane, daerah lintasan walikota ke kantornya di Jl. Jend. Ahmad Yani. 9 Februari 2009)

Kita ke lokasi lain.
 

“Dilarang Berjualan Sepanjang Jalan Ini”. Di Makassar, musim buah adalah masa pelanggaran… masa ketakbecusan pemkot… masa’ gitu?

Wajah tak (merasa) bersalah. “Terimakasih tiangnya, pak Wali.” (Lokasi: Jl. Hertasning, samping Kantor DPRD Makassar. 29 Januari 2009)

Berganti musim jenis buah, mereka tak kunjung ditertibkan. (Lokasi: Jl. Hertasning. 11 Maret 2009)

Ada komentar? (Lokasi: Jl Ujungpandang, depan Fort Rotterdam. 19 Maret 2009).

Di tangan walikota Ilham Arif Sirajuddin, tak ‘sepotong’ pun Makassar yang berhasil meraih Adipura, penghargaan yang pernah lama dimiliki di era Malik B. Masri. Mau tahu penyebabnya? Tidak tegas! Coba lihat foto ini:

Ironis. Dilarang membuang sampah, justru mengumpulkan sampah … di bawah papan perda sampah.

Wajah Makassar, wajah pemkot dan penegakan aturannya. (Lokasi: Jl. Riburane, daerah lintasan walikota ke kantornya di Jl. Jend. Ahmad Yani. Diambil: 9 Februari 2009)

Apa yang Anda saksikan di atas adalah realita yang jelas nampak di mata warga Makassar dan (gawatnya) para pendatang. Dapat dibayangkan, bagaimana dengan pelanggaran yang tak nampak. Contohnya? Ah, masa situ ndak tahu? Ini Makassar, bos! [V]

Naskah: M. Yulanwar