Majalah Versi

kita tidak sedang memperbaiki matahari
kita juga tidak sedang memperbaiki senja hari
kita sedang memperbaiki sikap kita, rupa dan hati kita
: revitalisasi harga diri

 

PERBAIKAN nasib Pantai Losari sejatinya tercetus sejak pemerintahan Malik B. Masry (1994-1999). Wali kota berbadan tegap ini mengajak sejumlah swasta untuk merancang masa depan Losari. Sejumlah rancangan dan desain pun bermunculan.

 

Seolah peramal, Didi telah membuktikan ketololan itu. Kini di tepi hasil reklamasi Pantai Losari, persis di depan rumah jabatan wali kota, sebuah masjid bernama Al Makassar 99 tengah didirikan

Di acara Pameran Pembangunan tahun 1997 di Benteng Somba Opu, maket Pantai Losari ikut dipamerkan. Konsep dan desainnya menarik.  Sepanjang bibir Losari akan direklamasi selebar 120 meter. Konsepnya cukup menantang masa depan Makassar: “Tidak ada lagi bangunan yang berada di tepi pantai”. Artinya, bangunan yang berjejer di Jalan Pasar Ikan (yang bersentuhan langsung dengan pantai), seperti Makassar Golden Hotel, beberapa Departemen Store, Hotel Pantai Gapura hingga Popsa, semua akan berada di dalam badan jalan.

Hasil reklamasi ini akan dibangun jalanan yang lebar nan mulus, dari ujung Jalan Haji Bau hingga Jalan Riburane. Di tengahnya dibuat pedestrian untuk ditanami Palem Raja sebagai pengarah jalan.  Pelebaran jalan di sepanjang bibir Pantai Losari ini dimaksudkan untuk mengantisipasi beban jalan yang dianggap tidak sesuai untuk perkembangan masa depan Kota Makassar.

Konsep ini tidak sunyi tantangan. Berbagai pro dan kontra bermunculan. Termasuk pemilik bangunan di sepanjang Jalan Pasar Ikan, tidak rela kehilangan view laut. Apalagi Makassar Golden Hotel dan Hotel Pantai Gapura yang keunggulannya justru karena mereka bersisian langsung dengan pantai –bahkan sudah berada di atas air laut Losari.

Sementara yang pro berlandaskan pada aspek kegunaannya di masa depan yang berhubungan dengan karakteristik Makassar sebagai kota pantai dan perubahan kota yang tidak terelakkan. Dengan direklamasinya Pantai Losari, semua bangunan yang tadinya berada di bibir pantai dengan sendirinya akan berada di dalam badan jalan. Ini dilakukan agar tidak terjadi efek ‘leher botol’ di mulut Jalan Pasar Ikan. Namun kerasnya penantangan yang kontra, rencana reklamasi Pantai Losari pun tiarap, hingga berakhirnya masa pemerintahan Wali Kota Malik B. Masri.

Kuatnya keinginan memperbaiki Pantai Losari berbuah desakan, terus berlanjut ke wali kota berikutnya, H.B. Amiruddin Maula (1999-2004). Di tengah kiprahnya melunasi hutang pemerintah yang menggunung yang ditinggal pendahulunya, Maula mengambil langkah strategis dan bersejarah: mengembalikan nama Makassar yang sebelumnya bernama Ujungpandang. Di era Maula pula, Makassar menegaskan kembali visi dan misinya secara proporsional sebagai kota yang berkarakter dengan langkah yang lebih tertata. Pembahasan nasib Pantai Losari pun semakin intens.

 

Yang ideal untuk Losari itu konservasi. Revitalisasi dalam segala bentuknya hanya membuat Losari ibarat anak gadis yang kelelahan melayani nafsu mereka yang mengatas namakan kecantikannya

“Losari membutuhkan penambahan space karena harapan masyarakat semakin tinggi untuk memanfaatkan Losari sebagai public space. Makanya, pemerintah kota Makassar berniat semata-mata untuk public space, bukan bisnis space,” janji Maula ketika itu. Pernyataan ini mengemuka, mengingat keraguan masyarakat ketika itu akan nasib Pantai Losari akan dibisniskan (yang berakibat akses mereka akan terbatas) menguat.

Menepis keraguan itu, suara-suara vokal pun bermunculan dan mempersoalkan istilah reklamasi.  Mereka beranggapan reklamasi tidak cocok dilakukan di Pantai Losari, sebab akan merusak ekosistem biota-nya. Pantai Losari jangan direklamasi, tapi sebaiknya direvitalisasi. Istilah revitalisasi pun muncul. Antara reklamasi dan revitalisasi memang memiliki makna yang jauh berbeda. Namun prakteknya, revitalisasi yang dilakukan sekarang tak lain adalah tindakan reklamasi juga, yakni penimbunan laut –sebagian atau seluruhnya.

Setelah istilah reklamasi babak belur dikeroyok oleh banyak argumen, jarak timbunan pun tak luput kena sorot. Lebar sepanjang 120 meter menjorok ke laut dianggap terlalu berlebihan. Minta dikurangi sampai 60 meter saja. Maula mencatatnya –yang kemudian hari ternyata diaminkannya. Reklamasi disepakati hanya selebar 60 meter (saja). Selang beberapa hari kemudian, masih akibat desakan pihak-pihak tertentu, lebar reklamasi berubah kembali, akhirnya dikunci di angka 30 meter.

Konon pihak-pihak yang tak nyaman dengan konsep reklamasi ala Malik B. Masri ini adalah mereka yang memiliki bisnis di bibir Pantai Losari, yang jika itu terjadi, hotel mereka akan berubah posisi: berada di dalam badan jalan. Akibatnya, bisnis mereka tentu terganggu. Namun, apapun itu, pihak-pihak penentang berhasil menciutkan lebar reklamasi dari 120 meter, turun menjadi 60 meter, sampai tersisa 30 meter. Bahkan hebatnya, konsep reklamasi betul-betul ditinggalkan, terkubur dan dilupakan. Padahal, inilah konsep ideal untuk masa depan Pantai Losari dan Makassar sebagai Water Front City.

Sebagai gantinya, dibuatlah lomba desain Pantai Losari oleh Wali Kota Maula. Muncul lima besar pemenang ketika itu, dan diminta menjelaskan sekaligus mempertahankan desainnya di muka umum, di rumah jabatan wali kota, Baruga Anging Mammiri. Berselang beberapa hari, pemenang pun akhirnya diputuskan, yang kemudian disosialisasikan secara luas kepada masyarakat Makassar.

Di masa sosialisasi itu, Wali Kota Maula bahkan membuka rumah jabatan(nya) lebar-lebar untuk masyarakat membawakan suaranya berupa masukan, saran dan kritik atas desain Pantai Losari. Saya masih ingat, saat wali kota hendak mengambil keputusan finalnya, beliau mengundang masyarakat untuk didengar masukan dan pandangannya secara langsung tentang Pantai Losari. Saat itu Ramadhan tahun 2003. Setelah berbuka puasa di Baruga Anging Mammiri, diskusi pun dimulai. Sebagai masyarakat, saya ikut memberikan saran.

“Pantai Losari harus dilihat secara jelas dan utuh. Pantai Losari adalah garis pantai yang memanjang dari Jalan Haji Bau sampai di ujung Jalan Riburane. Kalau mau memperbaiki Pantai Losari, desainnya harus mengacu pada garis pantai ini. Jangan setengah-setengah. Pantai Losari bukan hanya dimulai dari depan rumah jabatan wali kota lalu berhenti di Makassar Golden Hotel,” kataku.  “Bangunan yang berdiri di depan Benteng Rotterdam harus dibersihkan, agar benteng sudah bisa nampak dari arah laut, dan sebaliknya, dari benteng kita sudah bisa melihat laut lepas. Di sinilah batas Pantai Losari yang harus dibenahi dalam desain,” tambahku tegas. Pak Maula kulihat serius mencatatnya.

Desain sudah selesai, sosialisasi pun sudah berjalan baik, nasib Pantai Losari tinggal menunggu action. Tapi sayang, Maula tersingkir oleh Ilham Arief Sirajuddin di pemilihan wali kota periode 2004-2009. Maula gagal oppo’ (menjabat kembali). Desain Pantai Losari versi Maula pun kandas … diramalkan akan ikut terkubur, sebagaimana ‘tewasnya’ desain milik Malik B. Masri.

Belajar dari dua pendahulunya, Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin –khusus Pantai Losari- ogah melakukan lomba desain. Beliau langsung menunjuk seorang konsultan tata ruang kota bernama Danny Pomanto untuk merancang sekaligus mendesain secara detil Pantai Losari, tanpa merasa perlu berpanjang-panjang dengan masukan dan saran masyarakat Makassar.

Di era Ilham-lah istilah revitalisasi kencang digunakan. Pantai Losari direvitalisasi, bukan direklamasi, katanya. Meski, secara fisik yang dilakukan adalah juga reklamasi alias penimbunan, sementara revitalisasi(nya) menyusul kemudian (pun kalau benar, Pantai Losari berhasil ter-vitalisasi kembali).

Masalah revitalisasi Pantai Losari ini pun ramai diperbincangkan oleh para akademisi Unhas di internet lewat forum-forum diskusi yang intens. Salah satunya, seperti yang diungkap oleh Didi R bahwa, “motivasi pemkot untuk mereklamasi pantai sepertinya bukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan di Pantai Losari tetapi agar pemkot punya lahan yang dapat 'dijual' ke investor”. Lebih lanjut Didi bahkan menulis “Saya juga sudah mendengar kabar angin ‘keterlibatan’ orang-orang arsitektur Unhas dalam proyek rencana reklamasi tsb. Dan ini (seperti kata Ibu Triyatni) memang selalu dijadikan tameng oleh walikota kalau dikritik soal rencana reklamasi ini: 'sudah dibicarakan dengan akademisi, sudah dibicarakan dengan ahli lingkungan” (Juni 2002).

Yang menarik, Didi dengan pedas juga menulis: “Saya kembali mengacu kepada cerita di atas dengan tambahan soal reklamasi pantai Manado di sekitar Jl. Boulevard-nya sebagai referensi. Saya katakan, jangan sampai orang Makassar setolol/sebodoh orang Manado. Sudah bikin boulevard bagus-bagus, eh kemudian ke arah lautnya ditimbun dan didirikan bangunan”. Seolah peramal, Didi telah membuktikan ketololan itu. Kini di tepi hasil reklamasi Pantai Losari, persis di depan rumah jabatan wali kota, sebuah masjid bernama Al Makassar 99 tengah didirikan. Siapa yang berani menentang pembangunan masjid?

Sebelumnya dalam forum diskusi yang lumayan panas itu, Triyatni dengan gamblang menulis: “Yang bisa ditangkap dari gaya Losari ini, bila menguntungkan yang muncul ke permukaan adalah oknum. Kemudian bila ada protes, Unhas dimunculkan sebagai tameng. Gaya Losari ini menjadi bahan diskusi panas di arsitektur Unhas. Problemnya pada beberapa teman yang sering tak sadar hanyut dengan iming-iming proyek besar, padahal akhirnya mereka tak dapat apa-apa, sementara idealisme sudah tergadai”.

“Yang ideal untuk Losari itu konservasi. Revitalisasi dalam segala bentuknya hanya membuat Losari ibarat anak gadis yang kelelahan melayani nafsu mereka yang mengatas namakan kecantikannya,” saran Triyatni.

Seperti tidak peduli, Danny terus berkreasi di Losari. Beberapa anjungan dibuatnya di atas kertas, dengan tambahan nama-nama daerah agar berbau budaya. Seperti pesulap, seorang perancang bangun mampu ‘menyihir’ dengan hasil desain gambarnya. Pantai Losari pun demikian. Teramat cantik di atas kertas. Dengan mengambil pola ombak yang menggulung, dan embel-embel berfungsi sebagai penahan terjangan Tsunami, desain Pantai Losari pun berhasil membius Wali Kota Ilham. Gesekan pro dan kontra dari masyarakat terdengar minim, untuk tidak mengatakan terbungkam. Para akademisi (arsitektur) Unhas pun tiarap.  
 

Anggarannya? Seorang yang terbius tentu tidak banyak pikir. Dengan percaya diri Ilham tetap maju dengan desain Danny yang berbajet ratusan milyar rupiah. Dua ‘anak muda’ yang nekad ini ternyata berotak kapitalisme juga. Anjungan dibangun untuk kemudian disewakan kepada pengusaha jika melakukan kegiatan bisnis di atasnya.

Syafruddin Nur yang ketika itu menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Kota Makassar (2004) diperintahkan untuk mengkalkulasi pendapatan di Anjungan. Hasilnya, di atas kertas keuntungan sebesar Rp 32 milyar pertahun dapat  diperoleh. Hitungannya masing-masing Rp 11 miliar dari biaya sewa anjungan, Rp 5 miliar dari pemasangan iklan, Rp 2 miliar dari parkiran warga, Rp 9 miliar dari para pedagang dan pengusaha, dan Rp 5 miliar dari dampak ekonomi yang berasal dari turis.
 

 

Revitalisasi ini sejatinya tidak memperbaiki siapa-siapa, melainkan revitalisasi harga diri. Losari adalah cermin raksasa atas wajah-wajah kesalahan dan keterlambatan kita memperbaiki (apa saja)

 

Nilai keuntungan sebanyak itu ternyata berhasil menggugurkan pertimbangan kemanusiaan yang ada di RS Stella Maris (Sebagai rumah sakit, gedung yang dilindungi cagar budaya ini setiap hari bergelut dengan banyak pasien, dari yang sekadar menjalankan anjuran untuk istirahat, sampai kepada pasien gawat yang tengah meregang nyawa. Di sisi lain, tepat di depannya, dibangun pelataran umum, yang dapat digunakan sebagai pusat entertaint di tepi pantai. Gaduh suara musik dari group band dan suara teriakan gembira, akan menjadi bunyi yang menggedor ketenangan para pasien). Padahal semangat revitalisasi Pantai Losari bukan untuk itu. Tapi memberi ruang nyaman kepada warga Makassar tanpa ada yang dikorbankan. Wali Kota Ilham dan konsultannya tak peduli. Proyek Anjungan tetap harus jalan. Silakan penguasaha menyewa lahannya, silakan berkonser ria di depan rumah sakit.  

Wali Kota Ilham mengakui, jika revitalisasi Pantai Losari rampung, maka proses selanjutnya adalah bagaimana mengomersialkan pantai tersebut. Karena eksistensi revitalisasi Pantai Losari selain sebagai public space, juga dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan PAD (Tribun, 29 Juli 2006).

"Seperti pagelaran konser misalnya, itu tetap harus membayar kepada Pemkot Makassar. Revitalisasi Pantai Losari saja yang belum rampung sampai saat ini telah ada pesanan dari SCTV pada tanggal 12 Agustus untuk tadarrus dan itu dibayar SCTV. Kemudian pada tanggal 16 September mendatang, TPI akan melakukan konser dangdut KDI, itu juga TPI bayar ke Pemkot Makassar," ungkap Ilham saat melakukan kunjungan di pelataran bahari Pantai Losari, 28 Juli 2006.

Klop, rencana ini pun lenggang kangkung.


Revitalisasi dimulai

Tepat di usianya yang ke-397, Selasa 9 November 2004, proyek revitalisasi Pantai Losari pun dimulai. Lazimnya sebuah kado, mega proyek ini diterima dengan suka cita oleh Wali Kota Ilham.    

Proyek Pantai Losari benar-benar terealisasi, bahkan menjadi program nasional. “Losari perlu diselamatkan karena telah terancam rusak,” ungkap Wali Kota Makassar ke-12 ini. Torehan ‘sejarah’ pun dimulai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres HM Jusuf Kalla memberi respon positifnya, menyetujui penggunaan anggaran APBN 2005 sebesar Rp 12,5 miliar.

Tidak tanggung-tanggung, wali kota mematok waktu tiga tahun pengerjaan. Itu berarti di akhir tahun 2007 warga Makassar sudah dapat menikmati Pantai Losari yang diidamkan. Sesuai rencana, Pantai Losari bakal ‘bengkak’ seluas 11 hektar. Luasan itu mencakup 30 persen untuk pelebaran jalan (termasuk jalur becak wisata), 30 persen untuk lahan penghijauan, dan sisanya untuk pelataran, sarana penunjang aktivitas warga Makassar. Sebuah gambaran yang lumayan ideal.

Hanya saja, (dengan catatan) target tiga tahun itu dapat teralisasi jika dana pembangunan lancar. Dengan kata lain, jika dana belum juga mencukupi, alamat penyelesaian revitalisasi Pantai Losari bakal tertunda hingga waktu yang tidak terbatas (2008, 2010, 2011 atau entah kapan?). Sementara umur pemerintahan Ilham terus pula bergerak, mendekati masa kampanye berikutnya (gubernur Sulsel?); masa dimana ‘penyakit’ banyak kepala daerah dipusingkan tidak lagi oleh persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan kota, melainkan persoalan kekuasaan, “masih bisa dapat atau tidak?”

Biaya Besar
Sekadar diketahui, dari tahun ke tahun, dana yang dibutuhkan untuk proyek revitalisasi ini terus membengkak. Tercatat di tahun 2006 revitalisasi Pantai Losari telah menelan anggaran Rp32 miliar, dengan perincian Rp25 miliar dari DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) Rp5 miliar dari Pemkot Makassar, dan Rp2 miliar dari Pemprov Sulsel. Sementara secara keseluruhan, untuk perhitungan tahun 2003, dana yang dibutuhkan untuk merampungkan revitalisasi Pantai Losari sebesar Rp104 miliar. Pada tahun 2007  nilainya membuncit menjadi 124 miliar (naik sekitar 20 persen dari total anggaran).

Proyek bernilai ratusan milyar ini awalnya direncanakan akan dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Namun departemen ini melakukan rasionalisasi dan melepas pembiayaan. Sehingga (khusus) Pelataran Toraja-Mandar dibiayai oleh departemen PU. Pemangkasan ini dilakukan akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pusat melakukan eskalasi sejumlah proyek. Alhasil, anggaran untuk revitalisasi Pantai Losari pun kena pangkas.

Revitalisasi yang secara keseluruhan (mulai dari Pelataran Utama yang disebut Pelataran Bahari, lalu Pelataran Bugis-Makassar, dan kemudian Pelataran Mandar-Toraja) ditargetkan selesai di akhir 2008 ini akhirnya kembali molor. Sebagai penghibur, Pelataran Bahari yang dibangun akhir 2005 sudah dibuka untuk umum pada awal 2007 lalu. Bersamaan dengan itu, Pelataran Bugis-Makassar pun dibangun. Target kembali diubah. Akhir tahun 2009 pun dipatok.

Namun hingga masuk tahun 2010, proyek prestisius ini belum juga rampung. Kembali wali kota terpaksa mengubah targetnya; megaproyek revitalisasi ini akan rampung tahun 2010. Total anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan megaproyek ini mencapai Rp 50 miliar. Masuk medio 2010, penyakit ‘kurang gizi’ masih saja menimpa proyek ini hingga di ujung tahun. Bisa ditebak, akhirnya lagi-lagi target penyelesaian revitalisasi Pantai Losari molor hingga di tahun 2011.

Jika dihitung dari saat dimulainya proyek ini di tahun 2004, dan target penyelesaian di tahun 2007, proyek ini sudah molor selama 4 tahun berturut-turut. Selain jalannya tersendat-sendat, proyek yang ditengarai bernuansa pencitraan bagi kepentingan wali kota ini tak juga sepi masalah. Dewan (Ketua Komisi C DPRD Makassar) menyoroti penimbunan Pelataran Toraja-Mandar yang dianggap tidak maksimal karena menggunakan batuan kecil. Agar konstruksinya lebih kuat, timbunan harusnya memakai sirtu saring, kata Adi Rasyid Ali. Penimbunan Pelataran Toraja-Mandar menelan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar.

Kisah Losari
Revitalisasi Pantai Losari sebenarnya lahir dari rahim kekuasaan Megawati Soekarno Putri, yang ketika itu menjabat sebagai presiden. Bertajuk Save Our Losari (11 September  2004) dengan latar sunset, Megawati dipaksa bermain cantik untuk memperhatikan Pantai Losari. Nuansa politik pun merebak, Megawati menggebrak dengan statemen janji. “Akan kami usahakan, tapi tentunya tidak bisa sekaligus. Karena nanti pemda sendiri akhirnya lepas tangan,” ujar Megawati, sambil berharap dukungan.

Losari meminta tumbal. Di pemilihan langsung, Megawati terjungkal.

Pemancangan tiang pertama pengembangan Losari pun berlangsung. Tidak oleh Mega, tapi oleh Wapres Jusuf Kalla. Seolah berulang, janji pun kembali terucap. Di depan ribuan warga Kota Makassar Kalla berjanji untuk berupaya mewujudkan Losari yang nyaman. “Karena kalian tidak memalukan saya, maka saya juga tidak akan memalukan kalian,” ujar Kalla bersemangat (Tribun, 12/11/2004). Pernyataan yang mestinya mencemaskan ini, ternyata lewat begitu saja laksana sunset yang berangsur gelap. Warga kehilangan kecermatannya. Losari telah diseret ke areal politik; signal wapres  berkedip, meminta jaminan untuk tetap ‘tidak dipermalukan’, kalau mau revitalisasi Pantai Losari selesai. Sebuah tawar menawar yang kasat mata. Artinya, jika JK gagal di Pilpres nanti, alamat revitalisasi Pantai Losari tamat.

Tapi itulah politik. Di saat JK menjabat wapres, proyek-proyek di Makassar dan Sulsel umumnya, lancar bagai lampu hijau di trafficlight di jalan yang lengang. Proyek revitalisasi pun lancar-lancar saja. Banyak yang berjanji membantu menyelesaikannya. Namun, sesaat setelah JK terganti, lampu hijau itu padam, berubah kuning merah.. Wacana penghapusan anggaran untuk pembangunan revitalisasi Pantai Losari dan Centerpoint of Indonesia (COI) pun merebak. Ketua DPRD Sulsel Moh Roem jelas membantah wacana ini.

“Presiden itu presidennya semua daerah. Lagipula COI dan Losari dianggarkan di pusat bukan karena JK yang jadi Wapres,” ucapnya. Penghapusan anggaran yang disinyalir salah satunya dialamatkan pada COI dan reklamasi Pantai Losari diketahui setelah dokumen satuan tiga sebagai rujukan pembuatan daftar isian proyek (DIPA) 2010 turun (matanews.com).

Oleh Pemprov Sulsel, megaproyek COI direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp900 miliar namun baru terealisasi Rp10 miliar di tahun 2009. Demikian halnya revitalisasi pantai losari yang anggarannya mengandalkan ratusan miliar dari APBN diketahui baru terealisasi sekitar Rp30 miliar.

Revitalisasi Kejujuran
Revitalisasi ini sejatinya tidak memperbaiki siapa-siapa, melainkan revitalisasi harga diri. Losari adalah cermin raksasa atas wajah-wajah kesalahan dan keterlambatan kita memperbaiki (apa saja). Dan jika benar keinginan itu dilandasi atas revitalisasi harga diri, mestinya Losari imun dari tawar menawar. Losari bukan produk yang ditawarkan kepada mereka yang meminta pamrih, setinggi apapun jabatan itu. Losari butuh ketulusan; upaya-upaya inti dari luhurnya keikhlasan sebagai apa yang disebut kerendahhatian putra daerah. Tapi, bukankah Losari butuh dana, uang? Iya, maka bantulah, bangunlah. Ingat, bagaimana ‘Bapak’ kita M. Yusuf membangun sebuah cita-cita: apa saja dapat dengan mudah terealisasi, asalkan kita mau tulus dan …jujur.

 

Pantai Losari tetap meminta tumbal. Kita lihat saja nanti, siapa tumbal itu. Sebab, bisa jadi Pantai Losari sendiri yang akan menjadi tumbal atas kesalahan konsep, dan rapuhnya sebuah maksud, menjadikan pantai Losari “proyek pencitraan seorang wali kota”. The secret to success is knowing who to blame for your failures: “Rahasia kesuksesan adalah tahu siapa yang akan disalahkan atas kegagalanmu.”

Sebagai warga, bersediakah Anda disalahkan?  [V]