Majalah Versi

Apa yang dibutuhkan kota ini, tak lain adalah pertanyaan yang dijawab secara tepat.

Pertanyaan seperti: “Jika pemkot tidak dapat mengendalikan peningkatan penduduk, apa yang harus dilakukan? Jika tidak dapat mengantisipasi tingkat urbanisasi, apa yang harus dilakukan? Jika tidak dapat menahan laju jumlah kendaraan, untuk mengurangi kemacetan, apa yang harus dilakukan? Jika kesemrawutan tata kota sudah terlanjur terjadi, apa yang harus dilakukan? Jika gudang-gudang tetap tidak bisa disterilkan dalam kota, apa yang harus dilakukan? Jika lahan terbuka hijau semakin menyempit digantikan oleh tumbuhan beton, apa yang harus dilakukan? Jika pedagang kaki lima semakin menjamur dan sulit dikendalikan, apa yang harus dilakukan? Dan beberapa pertanyaan lainnya.

 

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kenyataan yang dilahirkan oleh pemkot sendiri yang tak mampu dijawab. Pun, jika bisa, atau ada solusi yang didapatkan, itu pun belum selesai sampai di situ. Pertanyaan yang kemudian lahir adalah mampukah wali kota menerapkan solusi itu?

 

Kesemrawutan dan kemacetan yang terjadi di Makassar adalah akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan cermat; yang tidak mungkin luput dari pengetahuan wali kota

Mereka yang memimpin kota dengan sangat berhasil, biasanya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Persis yang pernah melanda Kota Curritiba, namun dijawab dengan tepat dan ditindaki dengan tegas oleh wali kotanya, Jaime Lerner.

Ke depan, Makassar nampaknya membutuhkan wali kota yang tidak banyak omong namun terbukti bekerja dengan tegas. Warga tidak butuh slogan panjang, berbunga-bunga, melambung tapi kosong. Kota Makassar lima tahun ke depan membutuhkan sosok yang berani membuktikan kemampuannya untuk menyamankan kota ini dari kemacetan. Itu saja!

Tidak usah terlalu muluk-muluk, buktikan saja satu itu.. Adapun yang lain, masalah ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan keamanan, berikan pada ahlinya di bawah komando wali kota. Kalau tidak becus, ganti!

Berikutnya, Makassar butuh wali kota yang membuka ruang-ruang hijau yang baru, yang luas, untuk kelestarian lingkungan kota dan interaksi sosial masyarakat. Itu saja! Buktikan dengan kekuasaan yang wali kota miliki.

Kota Solo dan Jogja adalah dua kota yang bersahaja yang membuktikan pembangunan kotanya dengan cara tegas namun berpihak pada warga; yang tidak peduli pada slogan macam-macam, apalagi kota dunia, sepanjang warganya merasa nyaman. Apalah artinya meraih pengakuan dunia di tengah ketidaknyamanan warga(?) Tentang kondisi kota, yang lebih tahu dan lebih merasakannya tentu adalah warga, bukan anggota forum internasional.

Tapi apa boleh buat, kota kita ini semakin dipenuhi pertanyaan. Apakah wali kota tidak bisa menjawab? Bisa! Bahkan lancar dan mantap jawaban-jawabannya. Apakah kemudian itu sesuai atau tidak, dijalankan atau tidak, itu persoalan lain; dan itu adalah bahasa kegagalan ala penguasa. Dan yang pasti, kesemrawutan dan kemacetan yang terjadi di Makassar adalah akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan cermat; yang tidak mungkin luput dari pengetahuan wali kota. [V]