Majalah Versi

Reformasi birokrasi melalui remunerasi bukan jaminan mutlak, melainkan hanya salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi korupsi, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, di tengah kabut korupsi di negeri ini. Hal itu dipicu oleh dua penyebab utama yaitu kebangkrutan mentalitas dan virus kerakusan untuk hidup sukses secara instant. “Untuk mencegah dan mengurangi korupsi ini, harus dimulai dari edukasi penanaman nilai-nilai agama, kultural siri’, aparat profesional dan keteladanan di samping sistem yang baik.  Semua ini bisa menjadi energizer positif sekaligus sebagai filter terhadap godaan paradigma berpikir materialistik-koruptik”, ujar Drs. HA Kadir Halid pada Patta Bone dari majalahversi.net baru lalu. Berikut petikan selengkapnya.

Drs. HA Kadir Halid - Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar

Anda melihat politik itu seperti apa?
Bagi saya, politik itu secara etimologis adalah suatu upaya mewujudkan masyarakat ideal yaitu yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi harapan bagi banyak orang. Dan harapan itu selalu muncul pada manusia-manusia yang berpemikiran maju dan mau berubah.

Karena itu, pemikiran tentang politik sangat berhubungan erat dengan keberagaman kepentingan, konflik, dan kekuasaan. Siapa pun yang terlibat dalam dunia politik akan akrab dengan ketiga hal ini. Dengan demikian, motif utama dalam berpolitik adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi melalui pilihan rakyat. Itulah demokrasi. Sebuah cita-cita ideal dan kekuasaan, tentu akan hambar, tanpa melalui proses politik dari ketiga hal tadi yaitu kepentingan, konflik, dan kekuasaan itu. Dalam bahasa saya ibarat sayur tak bergaram, yaitu tingkat seni-aksentualitasnya minim dari pendewasaan dan pematangan berpolitik itu sendiri.

Dalam perjalannya, kaderisasi dan rekrutmen harus menjadi program utama dan strategis dengan tujuan berkesinambungannya rumah politik  tempat perjuangan dan pengabdian bersama

Kalau dihubungkan dengan kekuasaan? 
Begini. Yang mendapatkan kekuasaan dari hasil demokrasi itu tentu akan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum, baik pada tingkat lokal maupun nasional, misalnya, termasuk pada lembaga-lembaga dunia sekalipun. Lalu, mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan itu dilakukan melalui sistem perundang-undangan  untuk menghindari konflik sehingga terwujud sebuah proses menuju kekuasaan  secara damai dan tertib serta bermartabat.

Sementara itu, keterlibatan dan partisipasi politisi tidak terjadi secara instant dengan sendirinya, melainkan terdapat kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Entah itu kepentingan untuk berkuasa,  mendapatkan arivilege ketika menjabat suatu jabatan publik, atau memiliki kesempatan menentukan arah kebijakan publik. Inilah yang disebut dengan  “Insentif” bagi para politisi untuk terlibat dalam dunia politik. Kalau dalam bahasa saya, kepentingan rakyat banyaklah sebagai tujuan sebuah kekuasaan. Keluar dari orbit atau garis edar ini, cepat atau lambat, pemilik kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri akan terpental dari medan perjuangan dan pengabdian.

Setiap suksesi kepemimpinan di DPD II maupun di DPD I Partai Golkar selalu menyisakan ‘PR’. Menurut Anda ini gejala apa?
Memang, seperti itulah kenyataannya partai-partai besar, termasuk ormas pun demikian. Dan inilah sebuah dinamika sosial dan politik sebagai refleksi bahwa pemikiran manusia itu selalu berkembang. Karena itu, apa yang terjadi dalam orpol dan ormas tentang pro-kontra atau bahkan kubu-kubuan, dalam hal dukung mendukung itu adalah sesuatu yang wajar yang mencerminkan kedinamisan. Kalau hal itu terjadi di Partai Golkar yang besar, itu suatu hal yang biasa saja. Ini dapat dimaknai sebagai derik pendewasan dan pematangan dalam mengelola syahwat politik dan visi partai.

Selanjutnya, yang sangat penting dicermati adalah tuntutan zaman dan aspirasi yang berkembang antara kader muda energik sang penantang dengan kader senior yang berpengalaman dan masih ingin oppo. Karena itu, ada mekanisme sebagai rambu-rambu yang menjadi pengatur. Kapan lampu hijau, lampu kuning, dan kapan diberlakukan lampu merah. Untuk teknisnya, semua itu diatur dalam juklak.

Karena itu yang namanya siklus kepemimpinan pasti berjalan terus secara alami, walau pun tanpa direkayasa, misalnya. Dan itulah yang disebut sebagai sunnatullah dalam pemahaman agama. Dalam perjalannya, kaderisasi dan rekrutmen harus menjadi program utama dan strategis dengan tujuan berkesinambungannya rumah politik  tempat perjuangan dan pengabdian bersama.

Untuk menciptakan parpol yang berdaya saing dan unggul, begitu pun ormas, jangan menjadikan istilah ‘PR’ tadi terus menerus  dipelihara bahkan  menjadikannya sebagai kanker atau tumor untuk kepentingan individual tertentu atau semacamnya. Kalau memang ‘PR’ itu ada, harus dimaknai sebagai fenomena salju atau kabut saja yang sebentar juga akan hilang di saat cahaya mentari mulai bersinar. Ketika visi partai sudah ditabuh ibarat gendang membahana, maka semua kader harus mendukung dengan bergandengan tangan dalam kebersamaan untuk membesarkan partai dengan sepenarian kepentingan masyarakat banyak.

‘PR’ ini pekerjaan pemimpin?
Yaaaaa, memang harus dimulai dari pemimpin. Artinya sebuah keteladanan. Yang lain pasti ikut dan mencontoh.

Anda tertarik dengan istilah guru politik dan murid politik?
Istilah ini sebenarnya hampir sama dengan istilah senioritas dan yunioritas. Tetapi akhir-akhir ini, istilah itu cukup populer dalam setiap suksesi, karena subtansinya memang senioritas itu lebih memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup dan  sukar tertandingi, baik dalam arti strategis dan taktisnya selalu unggul dibanding dengan yang biasa-biasa.  Kader pemula atau madya harus banyak berguru dengan beliau. Mungkin dari sinilah munculnya istilah guru politik itu, dan sebaliknya.

Guru politik atau senioritas, dalam kapabilitasnya, banyak memenangkan pertarungan suksesi, konsep, teknis, visi, sharing, logika, argumen, asumsi dan kaya bargaining di dunia realitas, dan tentu sebaliknya murid atau yunioritas belum memiliki kapabilitas seperti gurunya atau senioritasnya. Subtansi inilah yang memunculkan istilah guru politik dan murid politik.

Makassar sebagai laboratorium dan barometer politik di Sulsel (KTI) selalu saja diperebutkan elit-elit politik parpol. Apa alasan elit politik Golkar sehingga lebih memilih yang terakhir suksesinya?
Kalau khusus DPD II Partai Golkar di Makassar, memang di-setting seperti itu, karena Makassar adalah pusat pemerintahan sekaligus pintu utama KTI. Pusat pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta sub pusat perkembangan politik yang selalu menjadi refrensi politik bagi elit politik dan praktisi politik.

Pemilihan momentum yang terakhir ini, sangat strategis dan taktis. Kenapa? Karena menguasai Makassar, dalam arti luas, inilah yang harus menjadi titik sentral para elit politik dan kader Golkar sehingga jabatan ketua DPD II Golkar menjadi signifikan untuk dijadikan perhatian serius, dan bukan yang lainnya.

Karena itu, Golkar yang besar adalah yang selalu besar dan peduli pada aspirasi rakyat. Dan inilah yang selalu membuat besar Golkar selama ini di Sulsel, termasuk di Makassar. Dan itulah visi saya sebenarnya. Saya harus berbuat untuk membesarkan Partai Golkar ini, dan biarlah masyarakat dan Tuhan yang menilai. Inilah paradigma berpikir saya, dari dulu sampai kini. Golkar ibarat rumah politik yang harus dijaga, dipelihara, dibangun dengan kebersamaan dalam sistem yang baik dan SDM yang profesional demi kesejahteraan rakyat.

Kader Golkar yang banyak itu dan tersebar dimana-mana, sering di lamar elit dan parpol lain?
Yaa, itulah kenyataan, bukan? Diibaratkan sebagai gadis cantik yang cerdas, menawan, gaul, bobot, dan percaya diri, memang banyak menjadi incaran partai lain untuk sebuah suksesi. Wajar saja itu. Namun, harus diatur dalam  mekanisme dan juklak agar tidak merugikan siapa pun, yang melamar dan di lamar, terutama Golkar sendiri.

Apalagi kondisi partai politik sekarang, dengan adanya kebijakan DPP Partai Golkar bahwa setiap salon yang dipilih oleh Partai Golkar itu akan dibantu dan didukung sepenuhnya, baik finansial maupun atribut-atribut partai, misalnya. Sedang partai lain, justru calon-calon itulah yang membayar kepada pintu partai. Tetapi Partai Golkar, sebaliknya, walaupun misalnya calon itu memiliki kemampuan, misalnya.

Tetapi beberapa pengamat lokal yang mengatakan bahwa, sebenarnya elit-elit politik partai lain yang pernah dibesarkan Golkar harus berterima kasih (walaupun hengkang), bukan sebaliknya menghujat Golkar?  
Itu semua adalah sebuah dinamika, baik internal maupun eksternal. Dan memang sejak kelahirannya, Golkar di masa orde baru termasuk partai terbaik dari tiga parpol lainnya, termasuk pula kader-kadernya dan tersebar di mana-mana. Kaderisasi dan rekrutmen itu berjenjang dari bawah sampai atas. Dan soal pembenahan SDM ini menjadi program strategis dan utama bagi setiap kepemimpinan di struktur organisasi parpol ini sehingga dapat berjaya sampai hari ini.

Karena begitu banyaknya kader-kadernya, sampai-sampai harus antri bertahun-tahun baru mendapatkan giliran, baik di legislatif, jabatan publik, mau pun lainnya. Ketiga hal ini memiliki magnet luar biasa dan sangat terbatas, sehingga ujung-ujungnya melahirkan partai baru dimana kader yang tak tertampung ini menjadi elit baru di rumah politik baru tersebut. Ini memang sebuah konsekwensi logis.

Jadi, apa yang disebut pengamat itu, benar adanya. Walaupun di sisi lain, parpol yang besar itu secara alami memiliki pula kelebihan di samping kekurangan. Begitulah, dan inilah yang harus dipahami.

Di Sulsel, banyak sekali dugaan korupsi menurut Bappenas dan ICW, tetapi koruptornya sukar sekali di tangkap. Bagaimana ini?
Begini. Saya tidak sependapat dengan itu, kalau koruptornya sukar ditangkap kalau memang didukung data dan fakta yang jelas. Tetapi kalau tidak didukung data dan fakta yang jelas, memang sangat sukar menangkapnya. Atas dasar apa penegak hukum menagkapnya? Harus jelas, dong.

Memang pernah dimuat di media beberapa waktu lalu tentang hasil penelitian itu. Tetapi, begini, kalau hasil penelitian itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Pakai metode apa, indikasinya apa? Dan seterusnya. Iya kan? Nah, kalau menurut bahasa saya, koruptor itu harus diberi sanksi yang berat karena membawa dampak negatif yang besar pula. Korupsi itu ada dimana-mana, dan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Namun, khusus di Sulsel saat ini, walaupun ada, dan itu diakui atau tidak, yang jelas kepemimpinan Pak SYL sangat anti korupsi. Hal itu dapat dilihat dari statement-statementnya termasuk harta kekayaannya sudah diaudit dua kali agar terbangun stigma positif, bukan sebaliknya. Bukankah kepemimpinan itu adalah keteladanan? 

Tetapi, misalnya, jika semua tudingan itu benar, tentu tidak sukar menangkapnya, bukan? Kalau di daerah lain, sudah banyak memang yang sudah ditangkap dan diproses, bahkan dijatuhi hukuman yang setimpal atas dasar kosupsi, penggelapan, penyelewengan, mark-up, dan lain semacamnya. Walaupun demikian, penemuan itu harus dihormati karena hal itu dapat menjadi proses introspeksi bagi aparat birokrat dan meningkatkan fungsi kontrol DPRD Sulsel tentunya, walaupun misalnya Gubernur sudah mengatakan bahwa validitas datanya masih perlu dipertanyakan. Apalagi Pak Gubernur telah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi ini.

Semakin ditangkap koruptornya, muncul lagi koruptor-koruptor baru yang semakin profesional?
Itu sangat tergantung pribadi dan keyakinan seseorang, amanah atau tidak, termasuk sistem yang mengikat itu. Kalau sistem lengkap dan pengawal sistem itu amanah, saya rasa peluang korupsi akan sangat kecil. Untuk dihapuskan memang tidak bisa, tetapi dikurangi sampai titik nadir, itu bisa. Yang penting kita semua harus introspeksi, jangan sampai virus ini sudah berjangkit dan kita tidak mengetahuinya.

Termasuk budaya siri’?
Yaa, akhir-akhir ini juga budaya siri mengalami kemunduran dalam realita, sadar atau tidak. Penyebabnya karena krisis mental, iman dan paradigma berpikir materialistik ingin sukses instant alias kerakusan, kata orang-orang bijak. Saya rasa begitu.

Anda percaya dengan reformasi birokrasi melalui remunerasi akan mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang?
Saya kira itu tidak mutlak, dan itu hanya salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan korupsi. Gaji naik misalnya dan sterusnya, tetapi magnet korupsi ini sangat menggiurkan. Kenapa? Karena  yang kedua ini dengan cepat menggelembungkan pundi-pundi dan tawaran lainnya lebih kuat daya tariknya.

Karena itu menurut saya, harus melalu edukasi dari bawah ke atas dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, budaya siri’, aparat profesional, dan keteladanan pejabat publik maupun lainnya. Artinya dalam bahasa agama harus dimulai dari pemimpin yang amanah dan sistem yang baik, serta konsisten dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena manusia itu kalau kita berbicara rasa puas terhadap materi, sukar sekali untuk merasa puas, kecuali jika manusia itu telah berada di bawah tanah. Gaji yang tinggi bukan jaminan. Begitu, bagi saya.

Masyarakat sudah memberikan aspirasi politiknya memilih kita, lalu mengecewakannya, ini sudah tidak benar, dong

Kalau Anda berhasil memimpin DPD II Golkar Makassar ke depan, maka berarti Anda juga berpeluang besar mencalonkan diri  sebagai Calon Wali Kota Makassar. Komentar Anda?
Saat ini saya belum berpikir ke arah sana. Saat ini saya hanya berpikir bagaimana membesarkan Partai Golkar. Adapun misalnya kalau Tuhan menghendaki dan saya terpilih menjadi Ketua  DPD II Golkar Makassar, karena misalnya berhasil membesarkan Golkar dan disenangi masyarakat, saya kira masyarakat akan menilai itu.

Dan jika misalnya saya ditanya seperti tadi, apakah saya bersiap sebagai calon wali kota, tentu sebagai kader kalau diberi amanah harus siap. Karena di sinilah peran partai dan eksistensinya mengurusi kepentingan rakyat, lahir dan batin, melalui pemimpin yang dipilihnya itu. 

Menurut FPKS, Sekwan DPRD Sulsel butuh penyegaran. Komentar anda?
Saya kira, yang kemarin itu, teman-teman di FPKS sempat menyoroti itu, karena ada masalah-masalah yang muncul di koran. Tetapi juga kita harus berpikir jernih dalam menyikapi ini. Karena bagaimana pun juga, kita tidak boleh mendakwa seseorang tanpa bukti yang jelas. Kita tidak boleh menghukum seseorang tanpa bukti yang kongkrit. Kalau memang bukti-bukti telah mendukung, ya, itu bisa di evaluasi. Kalau misalnya alasan itu hanya merupakan informasi yang belum jelas sumbernya, saya kira hal itu perlu kita berpikir ulang.

Di sisi lain, evaluasi itu misalnya, bukan berarti mengganti Sekwan. Kalau PNS tidak semudah itu menjatuhkan sanksi apalagi vonis. Karena ada aturan-aturan yang mengatur semua itu. Misalnya, teguran lisan, teguran tulisan, penurunan kepangkatan, dan lain-lain. Jadi, seperti itulah pemahaman saya.

Mana yang lebih enjoy, Anda mengurus sepak bola atau mengurus parpol atau politik? 
Yaa, saya kira masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda walaupun disimpul yang lain juga memiliki persamaan dalam arti luas. Kenapa? Karena mengurus bola itu tidak sama dengan mengurus perusahaan. Dalam mengurus bola, misalnya, memerlukan seni tersendiri dalam menjiwai pemain termasuk manajemennya harus bersinergi. Dan bukan hanya itu, juga mengatur strategi dan taktis mengenai pola permainan cepat dan keras misalnya, untuk mencapai target tertentu.

Kalau mengurus parpol atau politik, selalu menonjolkan demokratisasi melalui mekanisme dan keutuhan kebersamaan. Dalam sepak bola, nuansa kebersamaan itu sangat kental dirasakan. Beda dengan dunia politik, terkadang kita berangkulan, cipika-cipiki, atau pun lainnya, tetapi hati terdalam berjauhan.

Karena itu dalam dunia politik, diperlukan pendewasaan dan pematangan terus menerus agar langkah dan aktivitas politik itu tetap pada garis edar dan tidak keluar orbit. Artinya, politik itu berdampak positif pada masyarakat dan bukan sebaliknya.

Citra pimpinan dan anggota DPRD Sulsel baru-baru ini sering perang statement tentang kunjungan dan perjalanan keluar negeri. Sebenarnya apa yang telah terjadi?
Kalau semua itu sebenarnya sudah diatur dalam tata tertib DPRD Sulsel. Kalau misalnya ada anggota dewan yang mau keluar negeri, ada prosedurnya, harus minta izin pada pimpinan dewan. Lalu dalam kunjungan itu apa yang harus dicapai.  Perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini DPRD Sulsel melakukan pembentukan pansus untuk tugas me-review tatib tersebut agar lebih mampu mengakomodasi perkembangan dan tuntutan keadaan. Hal itu nanti akan jelas semuanya agar tidak terkesan hanya membuang-buang uang. Apalagi selalu menjadi sorotan publik. Nah, yang dipertanyakan itu hanya sebuah miss commucation an sich. Ke depan, hal semacam itu tidak perlu terjadi lagi. Karena aturan mainnya sudah jelas.

Ini kita berandai. Kalau Anda misalnya jadi Wali Kota Makassar ke depan, sesuai guliran nasib dan putaran takdir, apa yang paling pertama anda lakukan dalam program 100 hari Anda?
Ha ha ha ha ha. Ini juga jawaban andai, ya? Tetapi karena itu ditanyakan pada saya, dan saya rasa ini mengandung doa dan harapan, maka saya jawab ‘Amiiiin’ (Pak Kadir Halid kembali tertawa lalu tafakkur sambil menatap langit-langit ruangan).

Selanjutnya, seperti yang dipertanyakan itu, maka yang pertama saya akan lakukan adalah jangan ada sampah yang bertebaran dan berbau busuk. Yang kedua, jangan ada jalanan yang berlobang. Karena itu, pelayanan ini harus menjadi skala priorits utama bagi saya. Dan inilah yang banyak merusak kendaraan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan? Masyarakat sudah memberikan aspirasi politiknya memilih kita, lalu mengecewakannya, ini sudah tidak benar, dong. Bagaimana pelayanan kita terhadap infrastruktur ini? Misalnya, kalau hari ini jalan berlobang, segera perbaiki esok harinya. Tentu sebelum menelan korban, kan?

Kalau soal memperoleh Adipura? 
Kalau hal itu memang menjadi komitmen pemerintah, maka harus didukung kebijakan dan indikator yang dapat dipahami oleh SKPD untuk mewujudkannya. Dan itu disertai komitmen dan konsistensi terus menerus. Adipura itu akan datang jika kita telah melaksanakan syarat-syaratnya. Apakah itu kebersihan, keindahan, keteduhan, keasrian, ketertiban dan keamanan maupun kedamaian.

Bagi saya, jangan kita bersih-bersih hanya karena ada adipura. Kalau hal yang seperti ini, sifatnya hanya angin-anginan. Sebaliknya, kalau dikatakan bahwa kebersihan itu adalah memang sebuah refleksi yang kuat dari iman seseorang, maka daya tahannya akan lama dan mengagumkan. Inilah yang kita harapkan tumbuh dalam jiwa seseorang.

Politisi siapa yang Anda kagumi?
Saya jujur saja, bahwa yang namanya makhluk politisi, tidak ada yang saya kagumi. Kecuali ia mampu meningkatkan posisinya menjadi negarawan, misalnya DR. Muhammad Hatta, dari politisi ke negarawan, yang pada akhirnya menjadi tokoh bangsa yang harum namanya dan dikagumi hingga sekarang. Sebaliknya, sukar sekali kita menemukan politisi yang jujur dan amanah, tanpa diiringi spirit mental dan moral yang teruji dari godaan dan bargaining murahan, misalnya.

Anda senang di DPRD Sulsel?
Soal dunia politik, memang saya sudah terjun di dalamnya sejak 20 tahun yang lalu. Di samping itu, saya juga sudah pernah terjun di dunia PNS, lalu tampil kembali di dunia politik. Dan begitulah alur kehidupan saya dari dunia yang satu ke dunia lainnya. Bahkan juga saya menggeluti dunia entrepreneurship sampai sekarang. Artinya mulai dari dunia politik, PNS, pengusaha, lalu politik lagi. Dari tiga dunia ini, saya tidak asing dengan dunia politik.

Anda senang membaca, dan buku apa? 
Kalau soal membaca, lebih dari hobi, terutama SKU lokal dan nasional. Begitu juga yang berkaitan dengan dunia politik, perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan perkembangan kontemporer tentang aspirasi rakyat, khususnya Sulsel dan Makassar.  Untuk memahami dan mendalami semua itu, saya memang berlangganan SKU lokal. Karena itu membaca adalah kebutuhan saya sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai politisi. Kalau soal buku, saya lebih tertarik pada buku politik dan perundang-undangan, juga buku pengalaman para pengusaha yang sukses.

Hubungan Anda dengan wartawan?
Kalau makhluk yang satu ini, sejak 20 tahun yang lalu saya sudah akrab, saat saya berinteraksi di dunia politik, pengusaha, lalu sampai kini. Hubungan itu terus berlanjut dan saya tidak pernah menolak jika ada teman-teman wartawan yang ingin wawancara atau klasifikasi tentang sesuatu, misalnya. Wartawan bagi saya adalah mitra strategis dan cerdas dalam banyak hal, terutama untuk mempertemukan aspirasi rakyat dengan kami di DPRD Sulsel. Tanpa wartawan, apa dan bagaimana kinerja kami, tentu tidak akan diketahui oleh masyarakat.

Dihubungkan dengan PSM? 
Teman-teman di wartawan sangat membantu kami. Saya sebagai pengurus PSM (manajer), sangat berterima kasih karena telah membantu publikasi kami. Bravo buat teman-teman wartawan. Karena itu, wartawan bagi saya adalah teman seiring  dalam perjuangan walaupun berbeda dalam lapangan pengabdian. [V]