Majalah Versi

Dua bulan yang lalu, tepatnya Selasa, 31 Agustus 2010, sebuah dialog bertema ‘Karebosi sebagai Meeting Point’ diadakan di studio mini Fajar, Graha Pena. Dialog yang sama sekali tidak kuketahui jika tidak diberitahu oleh seorang sahabat di KPID Sulsel, Rusdin Tompo. Bunyi sms-nya yang menjelaskan pentingnya dialog ini bagi saya, tidak berhasil menyulut minatku untuk hadir. Razak Djalle juga menelpon saya. Menginformasikan agenda dialog dan berharap saya hadir. Saya tetap tidak tertarik.  

 

Tapi sehari sebelum acara dimulai, sebuah dorongan halus memaksaku hadir. Hatiku menyuruhku menghadiri dialog itu. “Ada yang harus kau sampaikan di sana,” bisiknya. Singkat cerita, dua lembar pernyataan kusiapkan. Terlambat 10 menit dari acara yang ontime pada pukul 14.00, saya pun memilih duduk di belakang. Melihat kehadiran saya, Rusdin Tompo yang duduk di depan mengambil kursi kosong dan mengajakku duduk di sampingnya. Awalnya saya menolak, tapi akhirnya mengalah.

Saya tidak menyiapkan pertanyaan, tapi beberapa pernyataan. Kalaupun di ujungnya diminta bertanya, yang ingin saya tanyakan apa pendapat Wali Kota Ilham Arif tentang pernyataan-pernyataan saya tersebut.

Tapi ‘insiden murahan’ terjadi di saat saya masih memaparkan pernyataan saya. Diawali suara gaduh yang terdengar tak nyaman dari para loyalis-nya (preman?) wali kota, perampasan mike, perbuatan tak menyenangkan, hingga pengeroyokan.

Lalu apa sebenarnya yang saya paparkan pada dialog itu?

Tak Mau Jadi Sapi
Keanehan sebenarnya sudah mulai terasa di awal-awal dialog. Entah disengaja atau tidak, setiap pembicara yang pro tentang nasib Karebosi, beberapa orang yang berada di belakang terdengar riuh mendukung, tak sedikit yang bertepuk tangan, dan co’do’ memuji. Sementara jika pembicara yang kontra akan nasib Karebosi, orang-orang tersebut gaduh, tak sedikit yang melontarkan kata ejek, merendahkan, co’do’-nya pun terdengar tak dewasa.

Sampai pada giliran sesi bertanya, dan tiba giliran saya, beberapa kalimat pembuka saya utarakan, lalu memperkenalkan nama, pekerjaan (wartawan), dan jabatan (Pemred, majalahversi.net).

“Di masa-masa kampanye pemilihan wali kota yang lalu, dimana Pak Ilham maju kembali untuk periode ke dua, saya melakukan investigasi di balaikota. Salah satu staf Anda menceritakan kepada saya, bahwa jika Anda butuh sesuatu, Anda tinggal angkat telepon dan berbicara dengan Bang Hasan.” Demikian saya ungkapkan pada dialog.  

Pak Ilham terlihat segera ingin berbicara. Tapi oleh moderator menahannya sebentar, mengingat ada sesi menjawab. Saya pun diminta lanjut. 

 

Anda digaji oleh rakyat untuk jujur dan  melindungi kepentingan masyarakat. Anda digaji untuk melakukan yang terbaik di masa sekarang tapi sekaligus tidak mewariskan kekecewaan dan persoalan kepada generasi akan datang

“Sebagai wartawan, saya skeptis. Saya tidak begitu saja percaya. Tapi saya simpan keterangan itu,” lanjut saya. “Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan di Karebosi. Usai acara, Bang Hasan curhat pada beberapa anggota Hisbut Tahrir, termasuk wartawan saya. Isi curhatnya menarik. ‘HPL belum saya miliki,’ ungkap Bang Hasan. Kemudian ia sambung, ‘Saya tidak mau lagi jadi sapi. Saatnya saya harus jadi macan.’” 

Sampai di sini, suara gaduh dari belakang terdengar keras. Mulai terdengar macam-macam.

“Di pertemuan itu juga terungkap bahwa, setiap ada kegiatan yang akan dilakukan di Karebosi semua mesti lewat pemkot, namun meskipun demikian semua atas izin pengelola, yakni PT Tosan. Dengan kata lain, meski pemkot merestui, tapi jika Bang Hasan tidak mengizinkan, maka kegiatan itu tidak bisa dilangsungkan di Karebosi.” 

Saya terus melanjutkan. “Setelah diskusi ringan dengan wartawan saya, tersirat bahwa Bang Hasan telah melempar pesan, ada indikasi, bahwa ke depan sangat bisa dan terbuka kemungkinan Bang Hasan akan membeberkan ‘perselingkuhan’ antara PT Tosan dengan wali kota, jika keadaan semakin memperburuk dirinya.”

Sampai di sini, seorang loyalis wali kota menghardik saya, dan meminta saya berhenti bicara. Kalimat tak patut pun keluar dari mulutnya. Saya menjawab “Maaf, saya puasa.” Berulang-ulang saya katakan ini. Ia pun kembali mempersila saya bicara. 

“Pak Binsar (Direktur PT. Tosan), maaf, secara profesional Anda digaji untuk membantah semua yang menyudutkan perusahaan Anda. (Saat saya mengutarakan ini  keadaan semakin ribut. Apa yang saya paparkan ‘tertelan’ kegaduhan). Sementara rekan-rekan wartawan di sini termasuk saya, digaji untuk menyampaikan apa yang menjadi hak masyarakat, yakni informasi dan kebenaran. Apakah Anda salah? Tidak! Anda seratus persen benar. Anda harus melaksanakan tugas Anda sebaik mungkin.” Saya terus berbicara. 

“Sementara untuk pak Ilham,” lanjutku, “Anda digaji oleh rakyat untuk jujur dan  melindungi kepentingan masyarakat. Anda digaji untuk melakukan yang terbaik di masa sekarang tapi sekaligus tidak mewariskan kekecewaan dan persoalan kepada generasi akan datang.”

Suasana semakin panas. Saya tetap lanjut.

“Pak Binsar, sampaikan kepada Bang Hasan, bangun lagi gedung baru di atas Karebosi. Kami mau liat apa wali kota punya keberanian untuk melarang dan menindak PT Tosan.  Kami mau dengar apa lagi alasan yang bisa wali kota buat.”

Kemudian saya katakan: “Pak wali, Anda sebenarnya tidak peduli, tidak merawat dan melindungi Karebosi. Yang Anda peduli adalah diri Anda, karir politik Anda. Yang Anda lindungi adalah kepentingan pengusaha di Karebosi,” papar saya.

Sampai di kalimat inilah, seseorang kemudian mendatangai saya, merampas mike yang saya pegang, disusul temannya yang lain, dan pengeroyokan pun terjadi.

Alergi Kritikan
Beberapa hari berturut-turut, media memuat keributan ini. Isinya begitu beragam. Oleh loyalis wali kota yang melakukan mengeroyokan, menuding saya telah melancarkan penghakiman, penghujatan dan penghinaan kepada wali kota.  Wali Kota Ilham di KabarMakassar.com bahkan menjelaskan bahwa saya bertanya dengan tidak etis (jauh dari norma ketimuran) karena mengatakan ‘kamu’, dan ‘anda’. “Anak-anak itu bereaksi keras, karena cara dia bertanya menghina saya. Setahu saya, saat bertanya Maysir bukan atas nama wartawan, tapi sebagai peserta. Ia memang selalu mengeritik saya selama ini. Saya tidak tahu motifnya apa.” Begitu jawab Ilham pada KabarMakassar.com (7/9/10).

Saya akui, saya memang berucap ‘Anda’ (pembaca bisa menilai isi pemaparan saya di atas), tapi sama sekali tidak memakai kata ‘kamu’ (Acara ini disiarkan live oleh Fajar FM. Bisa dicek, apakah ada kata kamu yang terlontar dari kalimat-kalimat saya. Di acara itu juga banyak saksi).

Sama sekali saya tidak bermaksud kasar apalagi kurang ajar. Saya mengerti adat timur. Saya tahu kepada siapa sepatutnya rasa hormat saya berikan, dan bagaimana kadar rasa hormat itu. “Bawakuji karaeng, mingka badikku tena” (Mulutku saja yang berkata tuan, tapi badikku tidak), ungkap petuah Makassar. Adat timur mengajarkan (terlebih agama) bahwa, “Jujurlah dan kau dimuliakan”. Apakah wali kota Ilham berlaku jujur di Karebosi? Jujur dalam banyak masalah yang melilit dirinya? Sangat saya ragukan.

Dalam dialog seperti ini, atau bahkan konferensi pers, ucapan ‘Anda’ lazim digunakan. Soal patut tidak patut, kembali pada sosok kepribadian sang pemimpin dalam menerima pernyataan atau pertanyaan. Yang terpenting adalah substansi dari pernyataan atau pertanyaan itu. Soal ucapan ‘bapak’, ‘pak’, ‘anda’, atau ‘nama langsung’ adalah cuma cara penyampaian saja –yang sungguh heran jika dipermasalahkan, apalagi disahuti dengan emosi. 

Sekadar pembanding, Presiden India APJ Abdul Kalam (2002-2007) dalam banyak kesempatan dialog, sering mendapat makian oleh mahasiswa, ditunjuk-tunjuk, didesak dengan cara tidak sopan oleh wartawan, tapi beliau tetap menjawab dengan tenang dan baik. Sebagai muslim taat, Kalam sangat dekat dengan rakyatnya, sehingga dijuluki ‘presiden rakyat’. Tidak ada bodyguard presiden yang emosi apalagi memukul. Atau dari perspektif lain, bagaimana dengan Muntadhar al-Zaidi ‘si pelempar sepatu’ ke arah Presiden George W. Bush? Yang melayangkan sepatunya dengan makian “Inilah ciuman perpisahanmu, dasar Anjing!” Reaksi Bush? Ia tetap tenang, bahkan berkelakar, "Kalau kalian mau tahu, itu sepatu ukuran nomor 10."

Di acara dialog itu, saya memang peserta. Peserta yang memperkenalkan diri sebagai wartawan. Dan jika Wali Kota Ilham mengaku bahwa saya selalu mengeritik dirinya, itu benar. Sebagai wartawan, tugas saya menghendaki begitu. Seorang wartawan HARUS bertindak sebagai pemantau kekuasaan. Kebutuhan kota ini pada kebenaran makin besar, bukan berkurang, karena tampaknya ketidakbenaran semakin menjadi lazim. Agar ini bisa berjalan baik, langkah terpenting adalah wartawan harus memperjelas kepada siapa loyalitas utama mereka ditujukan, tak lain adalah (kemaslahatan) warga. 

Apakah kritikan saya punya motif? Tentu iya. Pemred Pedoman Rakyat (1923-1985) M. Basir (yang juga kakek saya) pernah berpesan: “Tugas wartawan ada dua. Mewartakan kejadian dan mengungkap kebenaran. Dan kita sebagai insan pers dimuliakan oleh tugas kedua”. Ini motif saya.  

Olehnya, saya tak habis pikir dengan komentar yang meragukan netralitas harian Fajar hanya karena terlampau sering mengangkat masalah Karebosi. Secara objektif harus kita akui, koran Fajar-lah yang paling berimbang mengangkat keberhasilan pemerintah (kota maupun provinsi), dan secara bersamaan menyorot permasalahan mereka secara tajam. Hanya Fajar yang memiliki halaman investigasi. Justru yang patut dipertanyakan adalah media yang berhenti memberitakan masalah Karebosi. “Ada apa?”

Saya sengaja hadir dan melontarkan pernyataan-pernyataan saya di hadapan wali kota agar saya bisa mendengar langsung tanggapannya, dan di dengar banyak orang.  Semua yang saya ungkapkan masih dugaan, dan wali kota dipersila untuk melakukan penyangkalan. Fungsi dialog ketika itu adalah meletakkan argumen-argumen ke hadapan pendengar untuk mereka memutuskan sendiri siapa yang dipercayainya. Emosi tidak apa-apa, tapi kekerasan bukan jawaban.

Tapi apa kejadiannya? Kekerasan dipakai membungkam atas nama kesantunan. Mereka tak sadar, semakin brutal mereka bertindak, semakin nampak kesalahan wali kota yang hendak mereka sembunyikan. Lalu, siapa yang rugi? Nampaknya, masyarakat patut curiga jika penguasa mulai alergi dengan kritikan, dan berani jika bersama preman-premannya. 

Orang Dalam
Dalam perjalanan sejarah investigasi, keberhasilan wartawan mengungkap kasus (skandal) selain kejelian, ketekunan dan keberanian, yang tak kalah pentingnya adalah peran orang dalam (inside man) dalam memberikan informasi.

Skandal Watergate terbongkar dan berakhir pada terjungkalnya Presiden AS Richard Nixon (1974) lebih dikarenakan peran informan rahasia, W. Mark Felt (Wakil Direktur FBI) yang memakai nama samaran ”Deep Throat”. Berkat informasinya, dua wartawan The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein menghasilkan tulisan investigasi eksklusif tentang keterlibatan pemerintahan Nixon dalam penyadapan strategi kampanye Partai Demokrat di Kompleks Watergate bulan Juni 1972. Mereka menemukan hubungan antara para penyadap dan tim sukses Presiden AS Richard Nixon, yang ketika itu tengah mengincar masa jabatan kedua.

Watergate adalah skandal politik paling memalukan di abad 20. Skandal ini terdiri atas perpecahan internal, upaya tutup menutupi, dana untuk menyogok, muslihat politik, daftar hitam, kecemasan presiden, rekaman tidak legal dan kata-kata makian yang dihapus.

Tokoh-tokoh senior Partai Republik saat itu tak setuju Nixon menutup-nutupi skandal Watergate. Senator Barry Goldwater (tokoh senior Partai Republik, meninggal pada 1998) jelas-jelas berkata Nixon berbohong sejak awal hingga akhir. "Saya kira dia (Nixon) sudah hilang akal," kata Goldwater.

Masalah Karebosi dan banyak masalah lain di Makassar, sejatinya tidak akan memuluskan investigasi wartawan tanpa bantuan orang dalam. Siapa orang dalam itu? Ya tentu saja orang-orang yang bercokol di pemerintahan dan para mitra kerja sang penguasa. Para informan tidak perlu takut dan khawatir. Identitas Anda terjamin aman dan tetap saya rahasiakan. Saya masih menyimpan beberapa informasi penting (untuk beberapa kasus lainnya), tapi belum saatnya saya beberkan di sini.

Kekuasaan nyaris meniscayakan kebohongan sebagai hal yang lazim. Sayangnya, tak sedikit penguasa yang terjungkal akibat keseringan berbohong dan melakukan kesalahan pada rakyatnya. Kebohongan, seperti halnya kesalahan atau kejahatan lainnya, akan melahirkan kebohongan yang berkelanjutan demi menutupi kebohongan itu sendiri. Kasus Karebosi adalah borok kebohongan dan kesalahan yang paling disembunyikan penguasa. Mari kita saksikan, sekarang kebohongan demi kebohongan termasuk kesalahan demi kesalahan (yang ditutupi berbagai argumen) bermunculan untuk menutupi kebohongan dan kesalahan awal.

Keseriusan Bang Hasan untuk ‘tidak mau lagi menjadi sapi’ adalah warning bagi mitranya. Ada apa? Apa makna sapi itu? Dalam konteks ini, cuma ada tiga: diternakkan, diperah, atau dipotong. Menurut pembaca, kira-kira apa?

Sudah menjadi rahasia umum, di banyak persiapan kampanye, ada banyak pemain di belakang panggung: para konsultan politik (termasuk lembaga survei) yang bekerja keras mengerek citra dan popularitas jagoannya. Di sisi yang lain ada agensi periklanan, termasuk peran media. Dan yang terpenting, peran "bandar" yang siap mengucurkan bantuannya. Tapi, khusus ‘bandar’, bantuan tidak mengucur begitu saja. Ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungan inilah yang ‘berhasil’ mengubah wajah kota -dan masih terus tertagih hingga sekarang. Hati-hati. Tidak menepati, kongsi bisa berantakan. 

“Saya tidak mau lagi jadi sapi,” ungkap Bang Hasan. Siapa gerangan yang telah menjadikannya sapi? Tidak perlu dijawab. Yang menarik, setelah mengeluh “HPL sampai sekarang belum saya miliki,” Bang Hasan, dengan mimik serius, berkata: “Saatnya saya harus jadi macan”. Nampaknya genderang perlawanan sudah ditabuh. Banyak kartu yang Bang Hasan pegang, siap dibeberkan jika mitranya macam-macam.

 

 

Wujud perlawanan Bang Hasan adalah membangun kafe eat@out di pojok atas Karebosi. Ini jelas melanggar Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pembagian Ruang Peruntukan dan Larangan Penggunaan dalam Area Permukaan Lapangan Karebosi. Belum lagi, HPL yang belum dikantongi PT Tosan. Tapi apa jadinya, wali kota tidak berdaya. Justru membela kepentingan Bang Hasan.

Belum sampai dua bulan masalah pemunculan kafe ini dipermasalahkan, muncul lagi masalah baru. Rancangan RTRW Kota Makassar yang disodorkan ke dewan, pada Pasal 16 draft Ranperda tentang Revisi RTRW yang diserahkan ke DPRD Makassar, disebutkan kawasan bisnis strategis adalah lapangan Karebosi. “Pasal ini dinilai sebagai upaya melegalkan kegiatan PT Tosan di atas lapangan Karebosi.” (Fajar, 27 September 2010). Apakah ini permintaan Bang Hasan kepada wali kota? Dugaan sementara, wali kota akan berupaya memuluskan rancangan RTRW ini. Waspada, jangan sampai macan membanting kartu di depan wartawan. Yang jelas, PT Tosan di atas angin.


Topeng Kebaikan
Bang Hasan adalah sosok yang sangat memperhatikan secara detil dan berhati-hati soal hukum. Di awal curhatnya, beliau berkata “Makassar harus dibangun dengan pranata hukum dan aspirasi masyarakat.” Ini ada hubungannya dengan Hak Pengelolahan Lahan (HPL), dimana beliau merasa kecolongan. Sesuai isi perjanjian kerja sama (Pasal 9 Ayat 2 [g]) dijelaskan bahwa pengurusan penerbitan HPL lapangan Karebosi atas nama dan biaya pihak pertama (Pemkot Makassar). Hasilnya? Selama 3 tahun HPL belum juga muncul.

Mengenai HPL, nampaknya Bang Hasan tetap harus bermimpi, mengingat BPN tidak akan pernah berani menerbitkannya, kecuali jika mau melawan hukum. HPL sangat dibutuhkan PT Tosan untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara tidak ada aturan yang memuat bahwa bangunan pada Underground dapat memiliki alas Hak seperti HGB, karena tidak diatur dalam UU Pertanahan. “Bukan juga masuk dalam kategori peraturan daerah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1996 Sistem Satuan Rumah Susun Non Hunian (Mal/Plaza). Jadi tidak boleh mendapatkan HPL apalagi sampai terbit HGB.  Kalau sampai terbit HGB berarti BPN turut serta membuat kesalahan. Tidak ada aturan PBB di perut bumi. Hal ini tentu saja akan menyulitkan user/pembeli kios dan pihak perbankan. (Opini Fajar: ‘Berjudi di Karebosi’, 2/9/10).

Hal ini membuat pihak PT Tosan gundah (Buku: ‘Demi Karebosi’ hal. 149). HPL sangat ia butuhkan agar dapat melakukan transaksi kepada pengguna kios yang berada di underground Karebosi. Tanpa HPL, Bang Hasan akan sulit dalam proses pengembalian investasi.

Wali kota jelas wanprestasi. “Kewajibannya terhadap investor belum ia penuhi. Sementara keberadaan pedagang di underground sudah beroperasi. Namun, transaksi keuangan antara investor dan pengguna kios dinyatakan belum mengikat (sebenarnya jika para pengguna kios tahu, mereka bisa menuntut). Ini disebabkan alas haknya tak ada. Hak alasnya itu berdasarkan HPL. Dari HPL itu terbitlah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL Pemkot” (hal. 151). “HGB itu adalah bukti kepemilikan yang kuat. Bisa dijaminkan di bank sebagai Hak Tanggungan untuk memperoleh kredit, bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan. Itu dijamin oleh UUPA. Cuma setelah HGB terbit maka tidak ada lagi kewenangan Pemkot atas Karebosi, sepenuhnya milik PT Tosan selama 30 tahun” (hal. 152).

Sampai di sini, saya lalu teringat dengan masalah di Latanete Plaza yang kini mencuat. Pemprov yang berlandaskan aturan kontrak, harus berhadapan dengan pihak-pihak yang telah mengantongi perpanjangan kontrak bahkan sertifikat HGB di lahan bekas Hotel Negara itu. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan terulang di Karebosi.

Apa yang kita waspadai sekarang tidak lain adalah kenyataan bahwa “Kejahatan memiliki banyak topeng, dan topeng terbaik yang kejahatan miliki adalah kebaikan”. Begitu banyak kasus yang muncul di Makassar, yang dipermukaan terlihat sebagai kebaikan. Yang menyedihkan, Karebosi adalah korban terbaik dari topeng-topeng kebaikan penguasa.

“Demi Karebosi” adalah buku yang diterbitkan Bang Hasan untuk membuktikan bahwa ia kini adalah macan. Sayang, buku yang pengantarnya ditulis HM. Yusuf Kalla ini (tanpa pengantar wali kota) susah ditemukan di toko-toko buku. Isinya begitu runut tentang Karebosi: dari sisi Bang Hasan yang gundah dan kecewa.

Beranikah Bang Hasan membuka topeng kebaikan penguasa?

6 Korban
Saat peresmian Kafe Eat@Out, Minggu 8 Agustus 2010, sebenarnya perlawanan Bang Hasan terus berlanjut. Memberikan kata sambutan di depan wali kota dan banyak orang, di luar dugaan beliau menyebut ada 6 orang yang menjadi korban (tumbal?) di Karebosi.

Di luar teks, ia berkata: “Pada hari ini, saya dapat berita, jam empat tigapuluh, seorang konseptor dan desainer Karebosi, yang tanpa nama, dan mungkin tidak banyak orang tau, Agus Sucipto, telah meninggal dunia. Mereka telah korban. Mereka orang baik, orang terbaik yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya di Karebosi. Yang pertama adalah seorang dosen UNHAS yang menghitung kontribusi Karebosi; yang kedua seorang Ekbang; ketiga seorang Polisi yang saya tidak tahu namanya, tiba-tiba jatuh di Karebosi; yang keempat anak saya Nurdin Basri; yang kelima seorang dewan yang mengurus HPL kami di Jakarta. Saya juga tidak tahu namanya, mungkin Pak Wali yang tahu. Sekarang yang ke enam, Agus Sucipto. Semua desain Karebosi, dia yang desain,” ungkap Hasan Basri.

Saat Bang Hasan hendak menyebut siapa gerangan korban ke tujuh, ia memandang ke arah wali kota, seolah meminta persetujuan. Tapi akhirnya, dengan jiwa besar Bang Hasan memilih dirinya sendiri. “Sekarang yang ketujuh, orang yang terbaik, mungkinkah Hasan Basri?” tanyanya. Kepergian putranya, Nurdin Basri, adalah kesedihan luar biasa yang Bang Hasan alami.

Karebosi Ibarat Roti
Mengecam komersialisasi Karebosi bukanlah upaya unjuk melankolik yang mendayu-dayu dan sendu. Bukan pula didasari sakralisasi atas keberadaan gundukan tujua, atau ketidakinginan kepada perubahan dan pembangunan yang menjadi akibatnya. 

Karebosi adalah luasan terbuka yang terhampar di jantung Kota Makassar. Keberadaannya di sepanjang perjalanan jaman merupakan simbolisasi komitmen dan konsistensi atas kesadaran pemimpin dan masyarakat yang beradab terhadap lingkungan perkotaan yang layak dan bangga dihuni sebagai persiapan model kota ideal jauh ke depan. Itu sebabnya, banyak pemimpin (wali kota dan gubernur) sebelum era Ilham Arif yang membiarkan Karebosi dengan luasannya yang ada.  Kalaupun mau dikorek, mereka cukup menimbunnya, memberinya penerangan, selesai. Kesadaran ini bersumber dari pengetahuan yang bervisi jauh ke depan. Karebosi dijaga agar tetap terbuka dan menjadi hamparan luas di antara sesak bangunan pencakar langit Kota Makassar kelak.

Sekotak Karebosi adalah anugerah Tuhan yang dititipkan, sekaligus ujian kepada penguasa untuk tidak tergoda ‘memakannya’. Sekali itu dilakukan, maka ibarat roti, Karebosi akan terkunyah sedikit demi sedikit. Akibatnya? Jangan pernah salahkan Tuhan atas musibah yang akan dan terus mengintai kota ini. 

Sekotak Karebosi adalah kesadaran murni, yang sering tersimpan dalam makna budaya dan sejarah, tapi sesungguhnya, dan ini terpenting, lebih mengandung kekuatan untuk kehidupan di masa depan: “Eco (City) Friendly”. Sungguh tidak mudah memiliki tanah terbuka yang terhampar luas di tengah kota, apapun itu namanya. Jika ini berhasil dipertahankan, itu bukti bahwa kita menghargai kota sebagai sesuatu yang hidup –hidup harmonis dengan kita, dan karenanya kita merasa nyaman, puas dan merasa saling memiliki.

Sedih rasanya, jika setiap kami mempermasalahkan Karebosi, selalu saja dikaitkan dengan hal politis. Membicarakan Karebosi adalah membicarakan nasib kota dan anak cucu kita di masa depan. Ahli tata kota pasti tahu akan hal ini bahwa, perencanaan tata ruang harus dimulai dengan satu pertanyaan serius “Dimana kita tidak boleh membangun, bukan sebaliknya.” Tapi Karebosi telah menjadi korbannya. Rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis harus memasukkan 3 komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam struktur tata ruang kota. Nyatanya, rancangan RTRW Kota Makassar kini hendak menjadikan Karebosi kawasan bisnis strategis. 

 

Ahli tata kota pasti tahu akan hal ini bahwa, perencanaan tata ruang harus dimulai dengan satu pertanyaan serius “Dimana kita tidak boleh membangun, bukan sebaliknya.” Tapi Karebosi telah menjadi korbannya.

Kepada Pak Danny Pomanto, dengan segala hormat saya, tolong, dengan nurani yang bapak miliki, jujurlah terhadap bakat dan keahlian bapak. Tolong, selamatkan kota ini dari kepentingan-kepentingan sesaat.

Permasalahan yang kita hadapi bersama berkaitan ruang terbuka (hijau) secara umum sangat terkait dengan beberapa permasalahan perkotaan, seperti kurang terstrukturnya perkembangan perkotaan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang dapat membawa dampak perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra-produktif, termasuk timbulnya bencana banjir (bahkan) longsor.

Dari aspek perilaku sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat di kota kita ini secara tidak langsung disebabkan kurangnya ruang kota yang berfungsi menyalurkan kebutuhan interaksi sosial dan pelepas ketegangan yang dialami masyarakat kita. Tingginya frekuensi banjir akhir-akhir ini juga karena terganggunya sistem tata air karena terbatasnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan. Kondisi Jakarta sekarang adalah contoh tepat untuk Makassar tidak mengalaminya. Tapi mengapa kebijakan kita mengarah ke sana?

 

Sekali lagi, tidak mudah memiliki tanah terbuka, yang terhampar luas di tengah kota, apapun itu namanya. Mempertahankannya berarti menghargai akal sehat. Hamparan luas itu menjangkau dan menjawab semua fungsi, manfaat yang bisa disebut satu persatu. Dengan Karebosi, uluran tangan hangat kita bisa terhubung dengan jemari dan hati generasi, seratus tahun akan datang. 

Sekarang, sekotak Karebosi adalah Karebosi Link,  kafe eat@out dan penantian bangunan baru yang akan bertumbuhan di dalamnya. Kalaupun seperti yang didengungkan wali kota, Bang Hasan hanya mengontraknya selama  30 tahun, apakah sesudah itu Karebosi akan kembali seperti semula? Beton-beton padat tetap tertanam di perut Karebosi bersama bangunan yang tumbuh di atasnya. Yang ada justru kemungkinan yang miris; kontrak terus diperpanjang (untuk kemudian disengketakan untuk dimiliki), sementara bangunan di atas Karebosi semakin ramai bermunculan.

Duhai, pembaca, apa pendapat Anda?  

Hakikatnya, kita tidak sedang menangisi Karebosi, tapi yang kita tangisi adalah kekalahan kita dalam mepertahankan sebentuk kesadaran dan keindahan ideal yang akan ditagih anak cucu kita. Kita tidak sedang memperjuangkan Karebosi, tapi komitmen dan konsistensi para pendahulu kita yang dilanggar begitu saja dengan dalih modernisasi. Kita tidak sedang mengenang Karebosi, yang kita kenang adalah cita-cita ideal yang tak lagi bisa kita perbuat di sana. Terakhir, dan ini utama, kita tidak sedang mempersoalkan Karebosi, tapi yang kita persoalkan (dan selalu) adalah kelemahan yang pongah dari penguasa, keegoisan dan kemunafikan sebagian wakil rakyat, dan keserakahan pengusaha.  

Rencana Tuhan
Jujur, tak sedikit pun keinginan saya untuk meneruskan kasus pengeroyokan ini ke aparat hukum. Saya sudah memaafkannya sehari sesudah kejadian itu. Saya sadar, Tuhan punya rencana menghadirkan saya di dialog tersebut, membiarkan saya berbicara dan dikeroyok. Alhamdulillah atas kuasa-Nya, saya tidak apa-apa. Kita masing-masing punya peran yang mesti dilakukan. Dan sebagai sesama muslim, senyum Tuhan senantiasa menunggu di setiap perdamaian.

Yang mendorong saya untuk akhirnya melapor ketika itu cuma satu: “Jangan peristiwa saya terulang pada rekan wartawan, dan para penggiat pencari kebenaran lainnya.” Kekerasan tidak akan pernah berhasil menahan munculnya kebenaran, justru menyuburkan perlawanan kami.

Saya percaya, rencana Tuhan sedang berjalan di Karebosi. Insya Allah, suatu saat akan terjadi hal luar biasa di Karebosi, dan kejahatan akan tenggelam bersamanya. Ini soal keyakinan. Dan bukan tradisi kita memenangkan keyakinan dengan kelicikan dan rasa takut. [V]