Majalah Versi

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pinrang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar- Makassar, pukul 12.35, Kamis 8 Desember 2011. Mereka mempersoalkan jembatan berbiaya 2,5 milyar di Dusun Bamba, yang ambruk setelah baru sebulan difungsikan. Mereka meminta pihak kejaksaan membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan atas ambruknya jembatan tersebut. Mahasiswa menilai Bupati Pinrang Aslam Patonangi bertanggung jawab, dan meminta kejaksaan untuk memeriksanya.

Jembatan ambruk, salah siapa? (Foto: Maysir Yulanwar)

Anggaran 2,5 milyar dan sampah masyarakat. (Foto: Maysir Yulanwar)

Berikut isi permintaan Aliansi Mahasiswa Pinrang secara lengkap:     

ALIANSI MAHASISWA PINRANG

Indonesia adalah negara yang sangat kaya, potensi alam yang sangat melimpah ruah, sesuatu  yang sangat wajar ketika pada abad ke-18 para bangsa asing berlomba-lomba masuk ke Nusantara hanya untuk menguras kekayaan alam dan menancapkan kolonisasi dan tanam paksa. Kurang lebih tiga setengah abad lamanya Nusantara terjajah dan menjadi daerah kolonisasi bangsa asing.

Fase kebebasan kita dari bangsa penjajah dimulai saat dikumandangkannya teks proklamasi oleh founding father kita Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, akan tetapi bangsa ini tetap harus melewati banyak persoalan, antara lain konflik dengan anak negeri sendiri dan juga masih kuatnya keinginan bangsa asing untuk tetap melakukan ekspansi secara militer.

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa ini dulunya terjajah oleh bangsa asing, hari ini justru terbalik, bangsa ini terus berjalan dengan ceritanya sendiri yang dimainkan oleh para lakon yang memangku kekuasaan setiap kali berganti, kekuasaan dan jabatan justru dijadikan kesempatan untuk membentuk kroni, relasi dan menumpuk harta sebanyak mungkin tanpa pernah mempedulikan kesejahteraan masyarakat.

Negeri ini terus membangun dengan menciptakan sebuah kamuflase, isu tentang pembangunan infrastruktur terkadang dijadikan sebuah angin segar yang terbungkus rapat dengan kepentingan kelompok-kelompok elit penguasa tertentu yang bermain di belakangnya tanpa pernah memikirkan kualitas dari sebuah bangunan, seperti contoh kasus pembangunan jembatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang menelan anggaran sangat besar, dimana bangunan tersebut diprediksi akan bertahan hingga ratusan tahun tapi justru faktanya terbalik.

Kejadian serupa terjadi pula di Kabupaten Pinrang. Pembangunan jembatan pada bulan lalu pekerjaan jembatan tersebut telah rampung dan mulai difungsikan sebagai media penghubung masyarakat di Kecamatan Batulappa ke daerah lain, justru kemarin pada malam Rabu, tepatnya tanggal 6 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 wita, jembatan yang berlokasi di Dusun Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, ambruk dan sudah tidak layak untuk digunakan karena sangat mengkhawatirkan (sewaktu-waktu dapat rubuh).

Jembatan yang dibangun dengan menelan anggaran sebesar 2,5 M dengan konstruksi beton justru diragukan dan menuai pertanyaan. Pembangunan jembatan tersebut sangat diduga kuat telah terjadi penyimpangan mulai dari segi penggunaan anggaran sampai pada spek mutu material yang digunakan (indikasi mark up). Maka dari itu kami yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA PINRANG:

1.    Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulselbar sekiranya membentuk team investigasi guna melakukan penyelidikan atas ambruknya jembatan yang berlokasi di Dusun Bamba, Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang yang diduga kuat telah terjadi penyimpangan pada saat pembangunan;

2.    Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulselbar agar sekiranya memeriksa Bupati Pinrang (Aslam Patonangi) yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut;

3.    Meminta kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Makassar sekiranya juga melakukan audit investigasi terhadap proyek pembangunan kembatan yang ambruk tersebut di Kabupaten Pinrang;

4.    Mendesak pula kepada Kejaksaan Tinggi Sulselbar sekiranya juga memberikan perhatian dan penanganan secara serius atas kasus-kasus yang selama ini terjadi di Kabupaten Pinrang yang tidak tertangani secara serius oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar antara lain: Pembangunan Masjid Agung Pinrang, dan kasus motor dinas JRD, Gernas Kakao Pinrang (yang diduga melibatkan Bupati Pinrang Aslam Patonangi).

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sekiranya mendapat sebuah apresiasi dari pihak penegak hukum dan jangan pernah memainkan sebuah lakon yang tidak mempunyai landasan secara moral. Apabila hal di atas tersebut tidak mendapat perhatian secara serius maka Insya Allah dalam tempo 7 x 24 jam kami akan kembali lagi untuk menagih hal tersebut.

Makassar, 8 Desember 2011


Mengetahui
Penanggung jawab aksi
ALIANSI MAHASISWA PINRANG

JASMAN
Jenderal Lapangan