Majalah Versi

Indonesia termasuk negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya. Setiap kepemimpinan dan kepemerintahan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai magnet politik untuk membangun citra dan meraup aspirasi politik dalam setiap suksesi. Tetapi, realitasnya rakyat menurut negara harus membayar pajak untuk impian kesejahteraan itu. Walau pun pajak dalam teori untuk mensejahterakan rakyat, tetapi ada-ada saja yang tega mensejahterakan dirinya dengan mengemplang pajak sebelum sampai di Kas negara. “Persoalannya SDA yang dimiliki, termasuk Sulsel, belum dikelola secara maksimal dan profesional, apakah itu di permukaan, perut bumi, dan laut. Padahal SDA ini bisa menjadi primadona APBN/APBD dan bukan lagi bergantung pada sektor pajak semata”, ujar Drs. Usman Lonta, M.Pd kepada wartawan majalahversi.net Patta Bone baru lalu. Berikut petikan selengkapnya:

Drs. Usman Lonta, M.Pd

Kesejahteraan itu menurut Anda dimaknai bagaimana?
Tentu terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis manusia, seperti sandang, pangan, papan, rasa aman dan tertib. Begitu juga kebutuhan rohani seperti ibadah, dzikir, do’a, tawakkal dan belajar Kitab Suci (Al Qur’an) merupakan kebutuhan jiwa manusia, dan sebagainya.

Cuma sangat disayangkan karena anggota DPR RI kita belum berani mewarning presiden untuk membicarakan ulang hal itu, bahkan sebaliknya perusahaan asing ini terkesan mendikte pemerintah

Parpol telah menempatkan politisinya di eksekutif dan legislatif, tetapi kesejahteraan rakyat tetap menjadi masalah. Apakah ini faktor kebijakan atau distribusi?
Idealnya memang pemerintah itu membangun dan membagi rahmat kesejahteraan  kepada seluruh rakyat. Begitu pula dengan anggota dewan harus berbuat sesuai dengan fungsinya untuk tujuan itu. Dan tugas ke arah sana memang tidak boleh berhenti karena kesejahteraan itu sendiri terus berkembang seiring dengan kemajuan yang dicapai. Setiap periode kepemimpinan dan kepemerintahan, kesejahteraan inilah yang menjadi jualannya. Misalnya Sulsel, mengalami surplus beras. Tetapi masih ada anggota masyarakat yang susah kesejahteraannya, itu berarti kebijakan pendistribusian. Begitu.

Kekuasaan itu idealnya berkontribusi bagi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Tetapi realitasnya, kekuasaan itu hanya memakmurkan birokrat tertentu dengan remunerasi yang berlipat-lipat sementara subsidi terus saja dikurangi secara berangsur-angsur. Komentar Anda?
Kepemimpinan memang harus demikian, berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Tetapi soal remunerasi itu, bukan satu-satunya yang mengerem korupsi. Manusia itu sukar menikmati kepuasan, bahkan semakin tinggi gaji juga semakin banyak kepentingan. Lalu kapan puasnya? Lalu bagaimana dengan rakyat yang masih sangat terbatas kesejahteraannya dan tidak tersentuh gaji yang tinggi atau pendapatan yang jelas setiap bulan? Di sinilah perlunya peduli dalam setiap kebijakan pemerintah. Yaa, di situ kuncinya. Dan anggota dewan harus mengawal itu semua. Kalau kesejahteraan rakyat semakin membaik, ya subsidi bisa saja dikurangi. Lalu apa parameternya?

Berbicara kesejahteraan sosial, tidak bisa lepas dari APBN/APBD. Anggaran ini terdongkrak melalui pajak dari rakyat dan pengusaha yang menempati rangking teratas. Tragisnya pajak ini juga banyak ditelikung sehingga tidak sampai di Kas Negara. Penyebabnya menurut anda?
Ini soal faktor mental seseorang. Siapa yang bersalah harus diberi sanksi keras. Selanjutnya juga faktor kerakusan itu tadi. Ingin cepat makmur dengan menghalalkan segara cara. Lahirlah istilah lupa, sakit permanen, berobat keluar negeri, dan akhirnya negara yang rusak permanen dan masyarakat yang menderita. Fenomena seperti ini jangan dibiarkan, harus di lawan.

Kenapa SDA Indonesia lebih banyak dieksplorasi dan diekploitasi perusahaan asing, bukan BUMN atau BUMD?
Kebijakan pemerintahan kita lebih berkiblat pada liberaliasi SDA dengan perundang-undangan yang lebih menguntungkan pihak perusahaan asing maupun swasta pribumi, yang sebenarnya lebih banyak merugikan negeri ini. Karena itu pihak asing ini terkadang mampu mendikte pemerintah Indonesia, terlebih pemerintah daerah, tanpa disadari, karena undang-undang sudah mengatur demikian. Lalu kapan kita akan melunasi utang negeri ini dan kapan mensejahterakan rakyat melalui SDA yang kaya ini kalau terus-terusan begini?

Kalau demikian, apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia?
Memang tambang-tambang yang besar di Indonesia ini sudah dikuasai perusahaan asing. Kalau kita sendiri yang kelola misalnya, semacam tambang tembaga dan emas di Papua, maupun lainnya, sangat luar biasa kontribusinya bagi APBN dan APBD. Kalau misalnya itu dinasionalisasi, sudahkah ada warning dari DPR RI atau pembicaraan ulang, minimalnya. Jangan kita mimpi mampu membayar utang dan mensejahterakan rakyat hanya dengan pajak rakyat. Jangan kita biarkan atas nama negara menjadi drakula bagi rakyatnya sendiri. Itu kalau kita mau jujur-jujuran. Tambang-tambang strategis sebenarnya jangan dibiarkan dikuasai perusahaan asing atau swasta, karena itu milik umum yang harus dikelola oleh negara kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Cuma sangat disayangkan karena anggota DPR RI kita belum berani mewarning presiden untuk membicarakan ulang hal itu, bahkan sebaliknya perusahaan asing ini terkesan mendikte pemerintah. Selanjutnya, melayanglah SDA strategis itu ke pihak asing. Di sinilah dilematisnya, jadi perlu ada political will, begitu.

Pertamina sudah punya saingan, ketika liberalisasi SDA diberlakukan?
Ketika Pertamina masih berjaya mengelola SDA seperti minyak bumi, APBN kita mengalami masa-masa yang indah dalam membagi kesejahteraan kepada rakyat. Ketika perusahaan asing mulai bermain, jadilah negeri terlilit utang dan penderitaan di segala bidang. Dan itulah yang kita rasakan saat ini. Ditutupi pun misalnya ini, sudah menjadi rahasia umum.

Sebenarnya sistem apa yang paling tepat untuk mengurusi kesejahteraan rakyat, kalau sistem yang ada saat ini sudah tiarap?
Menurut saya, soal kesejahteraan rakyat itu tidak selalu tergantung sistem, walau pun itu tidak bisa dinafikan. Yang sangat utama adalah visi-misi yang dapat diwujudkan dan bukan hanya diimpikan. Karena itu, terwujudnya kesejahteraan sangat tergantung pada konsistensi kepemimpinan dalam kepemerintahan yang diembannya. Sistemnya baik misalnya, tetapi amoral kepemimpinannya, akan juga dilematis, begitu juga sebaliknya. Singapura dengan kepemimpinan Lee Kwan Yeuw yang tahu betul visi dan aspirasi rakyatnya disinergikan  dalam sebuah kerja keras, keteladanan dan kesejahteraan, maka Lee Kwan Yeuw mencita-citakan  masyarakat Singapura untuk menyamai masyarakat Swiss di negara kecil yang makmur dan damai. Dengan potensi geografis dan demografis itu, ternyata Singapura bisa seperti sekarang. Pembangunan infrastrukturnya dan gedung-gedungnya ramai-ramai berlomba menjulang ke langit disertai kedisiplinan dan kecerdasan penduduknya.

Apakah PAN sebagai rumah politik bagi Anda sudah cocok?
Oh, cocok sekali. PAN itu adalah partai pembaru yang sering dikatakan oleh Pak Amin Rais. Dalam semangat itulah saya bertekad untuk berkiprah di PAN sebagai rumah politik pengabdian saya. Jadi saya cocok dan pas di PAN ini.

Sebagai politisi, apakah kelak Anda juga siap bertarung untuk jabatan publik seperti Bupati atau Wakil Bupati di Dapil Anda?
Yaa, tentulah itu. Yang namanya jabatan publik itu seperti yang ditanyakan tadi merupakan impian bagi para politisi. Menurut Pak Amin Rais, jabatan bupati itu bukan lagi sebuah mimpi melainkan bisa dicapai oleh semua politisi asal mau dan diberikan peluang serta dipilih oleh rakyat. Tetapi sekarang saya harus membesarkan dulu partai agar tetap berpihak pada rakyat dan tentu rakyat akan menilainya, bukan? Jadi saya konsentrasi dulu di sini, di DPRD Sulsel.

Ada pengamat lokal mengatakan bahwa menjadi anggota dewan itu hanya sebuah sasaran antara, tetapi tujuan akhirnya adalah kekuasaan?
Betul itu. Ada pameo berbunyi seperti ini: Segenggam kekuasaan itu lebih bermakna dari pada segudang hak-hak.

Kalau Anda misalnya kelak menjadi Bupati di Dapil Anda, Jeneponto, apa yang akan pertama Anda lakukan?
Ya kalau kita berandai, tetapi Tuhan mengabulkannya insya Allah, maka saya akan mewujudkan ketersediaan air sebagai kebutuhan keluarga, pertanian  yang ujungnya kesejahteraan masyarakat sekaligus peribadatan, khususnya masjid atau lainnya.

Politik itu kotor. Pendapat Anda?   
Oh, ndak ada yang seperti itu. Politik itu malahan sangat mulia,  jika dilihat dari perpektif Islam. Sebaliknya politik itu kotor kalau yang memainkannya berjiwa busuk dan berpikir kotor.

Sebagai politisi, Anda bekerja berdasarkan apa?
Kalau saya selalu bekerja dengan niat ibadah. Teknisnya selalu mengikuti frame akademik dan hati nurani. Keluar dari frame akademik dan nurani ini, saya khawatir cepat atau lambat membawa bencana bagi diri, keluarga, mau pun bangsa dan negara. Mudah-mudahan Tuhan tetap mengawal kita dalam harapan yang mulia ini. Amin. [V]