Majalah Versi

Polemik seputar sekularisme tentu bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan kebangsaan kita, betapa hal ini sudah seringkali terangkat di permukaan sebagai bahan kajian dan diskusi bagi semua kalangan. Sekularisme telah menjadi momok sekaligus perguncingan di setiap saat sebab hal ini terkait dengan posisi agama di pihak yang satu dengan negara di pihak yang lain. Bahkan nyaris dikatakan bahwa sekularisme itu adalah terjadinya pemisahan (dikotomi) antara negara dengan agama.

Sekulerisasi adalah bagian dari penerjemahan ideologis dalam ranah kehidupan manusia yang apolitis

Sekian banyak persepsi lahir, beragam asumsi coba diartikulasikan bahwa urusan negara harus menjadi urusan negara, urusan agama harus menjadi urusan agama. Itu asusmsi ideal untuk tidak mencampuradukkan kepentingan agama di satu sisi dan kepentingan negara di sisi yang lain. Namun jawaban dari asumsi yang berseberangan bahwa sangat tidak ideal memisahkan agama dan negara, agama harus mampu menjadi mindset dalam transformasi nilai-nilai sosial (Dakwah Transformatif) di tengah ketidakberdayaan masyarakat. Sementara negara memberikan ruang bagi terselenggaranya transformasi tersebut. Sebab sangat tidak mungkin membangun khilafah Islamiyah tanpa kekuatan negara dimana agama harus menjadi patronase dan sekaligus menjadi basis kulturalnya.

Pemisahan agama dan politik adalah cermin retaknya pemahaman tentang keduanya (politik dan kekuasaan)

Namun yang terpenting supaya kita tidak kehilangan jejak sejarah maka dapat dipahami bahwa tonggak terpenting dari proses sekularisasi ini adalah berkuasanya pemerintahan liberal pada paruh kedua abad ke-19. Memperoleh basis dukungan pengusaha swasta dan kelas menengah rezim liberal bertanggungjawaban dalam memproklamirkan ruang publik bagi keberlangsungan sekularisasi. Ruang publii ini kemudian menjelma dalam bentuk institusi dan kolektivitas sosial baru. Sekolah-sekolah sekuler, klub-klub dan asosiasi yang bergaya Eropa, lembaga penelitian, pers vernakuler dan pelbagai kapitalisme penerbitan yang melibatkan sarana komunikasi yang modern.

Dari sini muncullah wacana kemajuan yang berorientasi Eropa yang diartikulasikan oleh kaum intelegensia, sebagai elite baru Bumiputera keluaran pendidikan modern yang menjadi pesaing kaum ulama tradisional. Terekspos secara gamblang dan intens ke dalam dunia kehidupan modern, dimana kaum intelektualisme mulai meniru subjek-subjek kolonial dengan jalan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan penerbitan, asosiasi, dan partai politik yang mulai semarak pada awal abad ke-20.

Sebagai anak kandung pencerahan dan pendidikan sekuler, sebagian besar dari kaum integensia dan menganut pandangan dunia sekuler. Meskipun demikian, tidaklah berarti seturut dengan kosmologi kolonialisme. Sebuah ikhtiar kaum kolonialisme untuk menciptakan suatu elite berpendidikan modern dengan anutan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sekuler yang ramah terhadap tuan kolonial bisa melahirkan kecenderungan-kecenderungan antitesa takkala berhadapan dengan pelbagai tindakan diskriminatif dan segregatifis.

Luka Sejarah
Paling tidak antitesa dari fenomena sekularisasi lahir dari sindroma sejarah masa lalu. Sebuah situasi politik tahun 1924 dengan keruntuhan pemerintahan Islam di Turki yang kemudian digantikan oleh sistem pemerintahan sekularisme. Dalam praksis sosial negara Turki berubah menjadi sebuah kultur yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan Eropian. Bahkan nyaris bahasa, etika, pergaulan (Manhaj Sosial), dalam genggaman sekularisasi politik yang memisahkan kehidupan politik dan agama.

Luka sejarah itu tentunya sangat dipicu oleh  semangat invasi untuk menghidupkan ideologi minoritas dalam frame peradaban Islam. Konsepsi Khilafah Islamiyah yang pernah dibangun mengalami distorsi yang menyebabkan keruntuhan jargon-jargon sosial pada kehidupan masyarakat Turki.

Oleh sebab itu, kehidupan sekularisasi dalam kehidupan manusia memang bukan hal yang baru terkait dengan situasi dan perkembangan faksi politik bagi kemajuan masyarakat di masa silam yang kemudian disebut dengan historisgrafika.

Saya kira fenomena sekularisasi politik bukan hanya terjadi saat ini namun jauh sebelumnya persoalan pemisahan politik (negara) dan agama sudah berlangsung ratusan tahun sejak peradaban Mesopotamia dan Bizantium. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kemudian realitas politik dikhotomisme adalah fakta sejarah yang tak dapat terbantahkan. Sejalan dengan itu, maka sekulerisasi adalah bagian dari penerjemahan ideologis dalam ranah kehidupan manusia yang apolitis.

Pengingkaran nilai-nilai sejarah akan menjadi latah bila kemudian para pemikir dan penerjemah kosa kata politik tidak memahami secara jelas secara terminologis,  justru menemukan tafsiran yang bersifat parsialistik. Kegamangan ini tentunya telah mereduksi pemikiran umat di dalam memaknai makna agama dan posisi negara (kekuasaan) di pihak yang lain. Ini sesungguhnya menjadi aneh sebab bukankah ajaran (agama) telah menegasikan kepada pemeluknya bahwa agama menjadi urusan terhadap Tuhan dengan manusia, sementara negara (politik-kekuasaan) bersinggungan dengan manusia dengan manusia (masyarakat), yang mana keduanya tidaklah dapat terpisahkan satu sama lain.

Kehancuran Yunani, keruntuhan Roma, bahkan jatuhnya pemerintahan Islam di Turki (1924), adalah bukti sejarah peran sekularisme politik. Pemisahan agama dan politik adalah cermin retaknya pemahaman tentang keduanya (politik dan kekuasaan), memang harus diakui bahwa Turki adalah fakta sejarah yang telah memporak-porandakan peradaban politik Islam, sehingga hampir 300 selanjutnya sekularisasi politik memberikan pengaruh secara signifikan terhadap lahirnya demokrasi yang menjadi ajaran sejagat umat manusia (Baca; Francis Fukuyama).

Literalisasi akan faksi politik yang ideal sejalan dengan tuntutan perkembangan ke arah sistem pemerintahan yang demokrasi kian memuncak, di beberapa negara bahkan negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) nyaris luput dari cara berpikir terminologis demokratik, ini juga tidak bisa disangkali mengingat gerakan-gerakan fundamentalisme, dan kekerasan agama di belahan negara telah mengubah pandangan dunia terhadap kelompok agama. Yang seharusnya hal itu tidak perlu diutarakan namun harus ditelaah secara kritis, tentang sejauhmana pemisahan agama-politik dalam kerangka dasar negara.

Menurut saya (penulis), bahwa sekulerisme politik adalah hal yang memposisikan agama di satu pihak dan negara di pihak yang lain. Sehingga perlu penterjemahan secara sistemik untuk memahami peran agama dan politik dalam negara demikian pula sebaliknya. [V] Saifuddin Al Mughniy