Majalah Versi

Rabu 9 November 2011, Makassar genap berusia 404 tahun. Dengan mengusung tema “Makassar Milik Semua Warga” tahun ini pemkot memberikan hadiah kepada Makassar berupa Festival Bahari dan Budaya yang dibuka oleh kepiawaian demonstrasi udara Jupiter Air Show, enam pesawat jenis KT-1 BE dengan melakukan atraksi udara dengan puluhan formasi. Beberapa hari langit Makassar diasiki oleh penerjun payung nasional dan internasional.

 

 

Semakin wali kota menjelaskan tentang Makassar menuju kota dunia, semakin terdengar ia sedang mengejek dirinya sendiri

 

Pemecahan rekor dunia gerak jalan sehat sambil minum susu dan makan sosis pun mewarnai HUT Kota Makassar yang sangat menghibur. Sepeda santai dan jalan sehat pun ikut ambil bagian, memadati dan memeriahkan hari ulang tahun kota ini.

Dipusatkan di Karebosi dengan ‘mengundang’ berbagai eleman masyarakat dari berbagai suku, latar belakang profesi dan komunitas non goverment, HUT Makassar kali ini diset sedemikian rupa demi mencapai tema “Makassar milik semua warga” –yang lebih terasa sebagai rekonsiliasi politik demi pencitraan individu penguasa dibanding pesta warga yang sebenarnya. Namun itulah pesta, yang dalam perspektif penguasa, seperti biasanya, adalah momen meneriakkan keberhasilan (yang sejatinya lagi-lagi untuk menutupi kegagalan) dan dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan popularitas demi kepentingan politik selanjutnya.

Tapi, setiap pesta ada akhirnya. Selanjutnya adalah kenyataan, bagaimana Makassar yang sebenarnya, dengan berbagai problema kota yang disandangnya, yang menjadikan warganya tak lagi merasa nyaman, aman dan tentram. 

 

 

Makassar terus membangun, menggeliat seolah tak ingin berhenti berlari. Namun, berbanding lurus dengan itu, kota ini melaju tak terkendali. Seolah tanpa ada aturan yang mengawasi, dan penguasa yang menindaki.

Makassar semakin semrawut, macet dan kotor adalah kenyataan yang sulit kita bantah. Makassar dibangun dengan perencanaan yang gugup dari penguasa dengan ketegasan yang gagap. Ini soal pengetahuan dan rasa. Semakin banyak aturan yang dibuat untuk mengatur kota ini, semakin terlihat dan terasa penyimpangan yang dilakukan.

Pertanyaan sederhana pun meluncur, “Adakah proyek di kota ini yang tidak bermasalah?” Menyebut satu persatu ‘keanehan’ yang terjadi kota ini tidaklah sulit. Dari persoalan talik ulur pemindahan gudang dalam kota, IMB untuk ruko yang begitu mudah diberikan, pendirian hotel yang nyaris semua bermasalah lantaran tidak memiliki lahan parkir dan menyalahi tata ruang, penimbunan dan pengkaplingan pesisir pantai, ruang terbuka hijau yang semakin sempit (dibawah 3% dari total luas wilayah kota), RTRW yang semakin tidak jelas kapan selesainya, semakin kotornya kota dan jauh dari ramah lingkungan, reklame (baliho) yang membuat kota ini acak-acakan, tata kota yang semakin semrawut (tanpa amdal lingkungan dan lalulintas, pengusaha bebas membangun dan mendirikan usaha semaunya) tanpa harus direpotkan ruang parkir yang layak dan letak lokasi.

Belum lagi tentang pendidikan dan penyakit pungli yang melanda sekolah-sekolah. Pelayanan masyarakat yang masuk kategori terendah dalam skala nasional. Gizi buruk, kemiskinan dan pengangguran. Dan, ini yang mendebarkan, semoga tahun ini Pemkot Makassar tidak naik rangking sebagai kota terkorup ketiga, yang sebelumnya bertengger di level empat.

Singkatnya, “kota ini salah urus”, untuk tidak mengatakan “tidak diurus”.   

Wajah Makassar yang sebenarnya disamarkan di balik slogan “Makassar Menuju Kota Dunia”. Slogan yang merendahkan akal sehat kita, jika melihat kenyataan apa yang telah wali kota buat untuk kalimat narsis itu sekarang di kota ini. Seorang pemudi Makassar yang kini bermukim di Jerman menulis “Semakin wali kota menjelaskan tentang Makassar menuju kota dunia, semakin terdengar ia sedang mengejek dirinya sendiri.”

Adakah cara yang praktis namun elegan, membangun kota namun tidak menutupi kegagalan dan kesalahan dengan pencitraan retorika?  Beberapa rencana membenahi Makassar dengan program prestisius, seperti busway, monorel, kota modern, dan peluasan pelabuhan tentu sangat menarik; tapi –sekali lagi, semoga bukan semantik belaka. Mengingat, masih banyak masalah di depan mata, yang tak kalah urgensinya untuk segera diselesaikan, seperti RTRW Kota Makassar, masalah PK5, gudang dalam kota, urbanisasi, lingkungan (Ruang Terbuka Hijau dan Sosial), kebersihan yang semakin jauh terjangkau, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran, yang kesemuanya hingga kini jauh dari harapan warga.

Makassar ulang tahun, lalu?

Belajar dari Lerner

Pada tahun 1972, Wali Kota Curritiba yang baru, Jaime Lerner, seorang arsitek dan urban planner  (saat itu berusia 33) memerintahkan agar enam blok jalanan diubah fungsinya menjadi zona pedestrian.

“Butuh dua bulan untuk menyelesaikannya,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

“Empatpuluh delapan jam.” Lerner tegas menentukan.

“Anda gila…“

“Ya, saya memang gila. Tapi selesaikan itu dalam 48 jam“

Dimulai Jumat malam, batu-batu andesitpun dipasang, tiang-tiang lampu dan kios-kios didirikan, puluhan ribu bunga ditanam. Senin sore semuanya selesai. Hanya 72 jam.

Zona pejalan kaki ini sebetulnya sudah lama direkomendasikan. Pada 1966 sudah disetujui, namun mendapat penolakan dari para pelaku bisnis di area tersebut.

 

 

Kepada New York Times, Lerner menjelaskan strateginya: “Sebagai wali kota dengan otoritas lemah, jika saya memulai lalu menyelesaikannya dalam waktu yang terlalu lama, maka setiap orang akan bisa menghentikan atau menundanya melalui berbagai tuntutan juridis. Jika mereka berhasil menunda, maka pekerjaan takkan selesai. Saya harus bergerak sangat cepat, terutama di awal proyek. Kita sudah lelah mendiskusikannya. Terkadang yang diperlukan hanyalah demonstration effect.“

Dan efeknya terbukti positif. Terkesan dengan meningkatnya pendapatan beberapa hari kemudian, para pemilik toko mulai menuntut area bebas kendaraan yang lebih luas lagi. Seiring dengan itu, keluhan dan protes dari para pemilik kendaraan pun bermunculan. Mereka merencanakan unjuk rasa dengan beramai-ramai berkendara memasuki area pedestrian di hari Sabtu.

Lerner tidak kehilangan akal.

Hari Sabtu itu area pedestrian ia penuhi dengan anak-anak. Mereka tampak begitu ceria dan asyik menggambar ditemani orangtua dan gurunya. Unjukrasa akhirnya batal. Itulah resistensi terakhir terhadap proyek zona pedestrian. Kini zona itu sudah mencakup hingga 15 blok.
 

Bahwa selama ini (dan akan terus demikian) penguasa semakin senang dan asyik menata (R)uang Kota Makassar namun kehilangan huruf R; sehingga yang berkeliaran adalah semangat kapitalis yang memarjinalkan warganya sendiri di kota mereka sendiri

 

Coba Lihat Makassar
Apa yang membuat Jaime Lerner berhasil, di banding banyak wali kota lainnya di dunia? Sederhana. Setiap wali kota kita sepakati bahwa mereka semua pintar, kreatif dan imajinatif. Perbedaannya, Jaime Lerner menggunakan kepintarannya untuk melayani dan melindungi kenyamanan warganya secara umum, dan lebih memilih menghadapi kemarahan para pelaku bisnis. Sementara wali kota kebanyakan terbalik, lebih menggunakan kepintarannya untuk melayani para pelaku bisnis, dan lebih memilih menghadapi kemarahan warganya.  

Hasilnya? Lihat Curritiba sekarang. Adapun Makassar, coba kita rasakan sekarang. Para pelaku bisnis begitu gampang membangun ruko dan mengembangkan bisnisnya, tanpa memperhatikan layak tidaknya lokasi dan lahan parkir. Akibatnya? Kesemrawutan terjadi, dan kemacetan menjadi hal yang niscaya. Masyarakat pengguna jalan diminta mengerti, bersabar atas kemacetan yang dimunculkan oleh keramaian usaha (rumah makan, rumah nyanyi, kursus, SPBU, mall, supermarket, dan kantor-kantor swasta lainnya) milik para pelaku bisnis. 

Singkatnya, para pelaku bisnis dibiarkan memacetkan kota ini, dan warga dibiarkan merasakan ketidaknyamanannya.

Bayangkan, warga sebagai pemilik kota harus menderita dan dipaksa menerima kenyataan untuk membiarkan para pelaku bisnis meraup untung di tengah kesemrawutan, dan kemacetan yang diciptakannya. Nampaknya, wali kota harus menghayati kembali tema HUT kota tahun ini: “Makassar Miliki Semua Warga”; dan tidak lagi ‘ngeles’ bahwa bukankah para pelaku bisnis juga adalah warga. Sebab jika itu jawaban wali kota, semakin jelaslah perbedaan antara kepintaraan seorang Jaime Lerner dan kepintaran wali kota yang gagal.

Tema Abadi
Harus diakui, dalam kenyataannya, secara empiris pembangunan Makassar telah terbukti banyak diwarnai dan dikendalikan oleh kepentingan elit politik dan pemilik modal. Anggota dewan di parlemen lebih banyak berfungsi sebagai wakil partai ketimbang wakil rakyat, lebih berfungsi sebagai broker ketimbang supervisor: ramai-ramai membela kebijakan wali kota –lantaran separtai- bukan membela rakyat. Sehingga seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, sejarah, sosial-budaya bagi masyarakat penghuninya.

Pembangunan Makassar yang hanya memusatkan perhatian ke arah pengembangan fisik (sebab disitulah letak kepentingan para pemegang modal), telah merobek-robek jaringan sosial budaya golongan menengah ke bawah, termasuk identitas kota yang dirusak sejadi-jadinya. Kenyataan yang menjadikan Makassar krisis jati diri sebagai kota yang memiliki sejarah luar biasa.

“Perkembangan sebuah kota tidak bisa hanya dilihat dari perkembangan ekonomi. Kota masa depan yang berkualitas berkaitan erat dengan rekonsiliasi manusia dengan lingkungannya. Dari penerapan konsep ini, diharapkan akan lahir sebuah kota yang tiap-tiap komponennya saling melengkapi dan menghargai sejarah, warga, serta lingkungannya,” ungkap ‘sang fenomenal’ Wali Kota Curitiba Jaime Lerner.

Sayangnya, produk tata ruang di kota ini lebih berorientasi pada pembangunan fisik yang penekanannya pada kepentingan ekonomi (dan tentu saja untuk ‘biaya’ politik penguasa). Kenyataan pahit untuk warga memang. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dan tata ruang pada kota kita ini merupakan perubahan yang invasif dan bukannya perubahan yang regeneratif.

Ke depan, di perkembangan Makassar selanjutnya, fenomena ini akan membawa kota ini pada situasi di mana kegiatan ekonomi dan tata ruang kota tidak lagi berada pada kendali dan kepemilikan warga lokal, melainkan oleh para pelaku ekonomi nasional dan transnasional, yang semakin dilindungi wali kota.

Artinya apa? Bahwa selama ini (dan akan terus demikian) penguasa semakin senang dan asyik menata (R)uang Kota Makassar namun kehilangan huruf R; sehingga yang berkeliaran adalah semangat kapitalis yang memarjinalkan warganya sendiri di kota mereka sendiri.

 

Selamat ulang tahun kotaku, Makassar. Tema tentang “Makassar Milik Semua Warga” adalah kalimat yang seharusnya menjadi tema ‘abadi’ kota tercinta ini. Bahwa pemilik dan pengendali kota ini adalah warga, yang karenanya segala kebijakan pemerintah diarahkan pada pencapaian kenyamanan, ketentraman dan keamanan bagi warga. [V]